Sudirman mengungkapkan keputusan untuk melikuidasi Petral berangkat dari sulitnya manajemen Pertamina dalam mengubah persepsi dan cara kerja anak usahanya yang terlanjur bercitra buruk di masyarakat. Padahal, mantan petinggi Integrated Supply Chain (ISC) atau divisi pengadaan minyak Pertamina itu mengaku hanya menggulirkan dua opsi terkait Petral yaitu pembenahan atau penataan ulang sistem Petral.
"Karena Pertamina mengaku sulit sekali mengeset ulang persepsi dan cara kerja Petral mulai dari kultur, reputasi, dan jaringan, akhirnya mereka putuskan untuk dibubarkan saja. Saya juga lapor Presiden dan beliau dukung," tutur Sudirman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (9/6).
Seperti yang diketahui, rencana pemerintah untuk melikuidasi Petral sempat berbuntut panjang karena Presiden ke-6 yakni Soesilo Bambang Yudhono (SBY) menyampaikan protes melalui media sosial beberapa waktu lalu. Dalam akun Twitter-nya, SBY merasa tak terima atas pernyataan Sudirman yang mengganggap rencana pembubaran Petral selalu gagal lantaran tak mendapat dukungan dari pihak Istana Negara.
Beruntung, rencana melikuidasi anak usaha Pertamina tadi mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berangkat dari hal tersebut, Sudirman dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno pun telah menginstruksikan Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap kinerja Petral.
"Kenapa ke Presiden? Karena biar nggak ada yang ditutup-tutupi dari keadaan sebenarnya. Biasanya orang-orang cari celah untuk laporkan ESDM kala ada usulan ini (pembubaran Petral)," terangnya.
|
|
Siap Buka-bukaan
Dalam penjelasannya di depan anggota Komisi VII DPR, Sudirman juga siap menceritakan motif yang kerap dilakukan para pemburu rente (mafia) demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan migas impor.
Menurutnya, lantaran berlangsung sejak lama praktik mafia migas di Indonesia dinilai sulit diberantas karena sudah berjalan sistemik.
"Pada 2009 sewaktu dalam perjalanan ke luar negeri sebagai kepala baru ISC, saat itu saya ingin mendaftar ulang vendor minyak untuk Pertamina dengan cara mengiklankan di media. Tapi iklan itu tidak disetujui dan saya disuruh membatalkan meskipun iklan sudah dibayar. Memang ada usaha untuk menghancurkan kita dari tata sistem dan saya siap membukanya di dalam Panitia Kerja DPR,” tegas Sudirman.
0 komentar:
Posting Komentar