"Setuju. Karena faktanya di lapangan, anggota DPR enggak bisa apa-apa," ujar Bambang yang juga anggota Banggar, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).
Selain itu, Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat juga menyetujui usulan tersebut karena hal itu dianggap sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Setuju dong. Itu kan memang sudah diatur dalam UU MD3," tuturnya.
Dalam pasal 72 paragraf kedua poin (g) UU MD3 dituliskan, anggota DPR bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di tempat yang sama turut menyetujui usulan program ini. Dia menilai, UP2DP dapat memberikan anggota dewan sebuah kewenangan untuk mengatasi ketidaknyambungan dan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. Menurutnya, UP2DP ini menjadi akses dari kurang diresponnya bahkan buntunya perealisasian aspirasi masyarakat di daerah.
"Ada aspirasi yang belum diwadahi. Disitu kami harus diberi semacam nama dan dicari wadahnya," ujar Desmond.
Di tempat lain, Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengutarakan hal serupa. Bahkan, Bambang mengatakan hal-hal seperti kurang diresponnya aspirasi masyarakat, menginspirasi pimpinan untuk membentuk tim UP2DP.
"Yang begitu menginspirasi pimpinan DPR, tapi dalam bentuk program, sesuai kebutuhan daerah masing-masing," ujar Bambang.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan pada dasarnya seluruh fraksi setuju atas usulan program pembangunan daerah pemilihan ini. "Ini kan dibahas di Banggar dan seluruh fraksi pada dasarnya setuju," ujarnya.
"Namun PPP menekankan agar mekanisme pengelolaannya transparan dan tidak dikelola langsung oleh anggota DPR," kata Arsul.
Sedikit berbeda dengan yang lain, hingga kini belum ada sikap konkret yang diambil oleh Fraksi Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan fraksi yang dipimpin oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) masih menunggu finalisasi mekanisme dari UP2DP ini.
"Masih menunggu konsepnya. Mesti jelas dulu semuanya, karena kami (anggota dewan) menjalankan amanah undang-undang," ujar Didik.
Sebelumnya, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan sebesar Rp 20 miliar akan menjadi pagu untuk tiap anggota dewan dalam merealisasikan UP2DP. Estimasi total dana aspirasi yang dituntut para anggota dewan itu mencapai Rp 11,2 triliun dan tengah diupayakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
() CNN Indonesia/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar