PLN Pasrah Jika Kewenangan Listrik Indonesia Timur Diberikan ke Swasta oleh Pemerintah

Jakarta - PT PLN (Persero) ‎pasrah terhadap rencana pemerintah melakukan pelepasan wewenang pada enam wilayah di Indonesia Timur. Di sisi lain, serikat pekerja PLN menolaknya.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir memyerahkan keputusan tersebut ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dikordinasikan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.

"Saya enggak tahu, terserah Pak Menteri (ESDM). Biar Pak Menteri berdiskusi dengan kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan,‎" kata Sofyan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

MenurutSofyan, saat ini KementerianESDM belum melakukan koordinasi denganPLN terkait rencana tersebut, karena itu ia belum bisa menentukan langkah untuk menghadapi pencabutan kewenanganPLN dalammelistriki enam wilayah di Indonesia Timur tersebut.

"Belum ada koordinasi, belum ketemu menteri untuk masalah itu. Kalau nanti terjadi ya nanti, enggak tahu," ungkapnya.
Namun Sofyan membantah jika penambahan rasi elektrifikasi Indonesia Timur lambat disebabkan PLN. Namun kini PLN telah memiliki solusi untuk mempercepat rasio elektrifikasi dengan membuat organisasi regional.

‎"Elektrifikasi lambat bukan karena tahun ini, tapi sudah berpuluh tahun memang wilayah timur lambat. Baru kita bikin organisasi regional, yang fokus ada direkturnya, ada GM-nya juga," terang dia.
‎Sedangkan Serikat Pekerja PLN menolak rencana pemecahan perseroan dengan mencabut kewenangan PLN dalam melistriki enam provinsi di wilayah Indonesia Timur.‎ Pasalnya, akan membuat tarif listrik naik.

Ketua Serikat Pekerja PLN Deden Adhitya Dharma menuturkan, pemecahan PLN pada enam wilayah di Indonesia timur akan melemahkan PLN. Selain itu, tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD1945.

"Pemecahan PLN di daerah tidak sesuai dengan konstitusi," tegas Deden.‎

Ketua Departemen Litbang DPP Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mengungkapkan, jika kewenangan PLN melistriki Indonesia timur benar dicabut dan diserahkan ke swasta, akan memperberat beban masyarakat.
Pasalnya, biaya produksi listrik di wilayah tersebut cukup tinggi dan  seluruhnya akan dibebankan ke masyarakat. Padahal, saat ini PLN membuat skema subsidi silang agar tarif listrik di wilayah Indonesia timur sama seperti di wilayah Indonesia lainnya.

 "Akan berdampak terhadap harga energi listrik yang semakin mahal dan pada akhirnya mengganggu perekonomian bangsa," tutur Jumadis.

Jumadis menyebutkan enam wilayah tersebut Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur ( NTT ), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.‎() liputan6/ syabab indonesia

10.04.00