Akun Bayaran Pendukung Jokowi Kesampingkan Aspek Moral di Politik

                                   Anggap Jokowi Kesampingkan Aspek Moral di Politik

 

JAKARTA - Pendukung fanatik calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo alias Jokowi disinyalir telah berupaya menggiring opini publik. Dengan memanfaatkan akun social media (socmed), pendukung fanatik yang diberi julukan ‘pasukan nasi bungkus’ itu tersebut menggiring opini seolah-olah Jokowi tidak memiliki kelemahan.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai akun bayaran pendukung Jokowi itu tidak mengedepankan aspek moral berpolitik. "Kalau memang akun-akun di media sosial seperti di Twitter itu dikendalikan, berarti ada maksud tertentu menggiring opini publik. Harusnya ketika berpolitik, tidak boleh lepas dari moral. Seharusnya dalam memperoleh kekuasaan itu netral, tidak ada penggiringan," kata Emrus saat dihubungi, Senin (27/4).

Menurut Emrus, pengendalian atas banyak akun di media sosial untuk menggiring opini publik bisa dikategorikan kebohongan publik. Sebab, seolah-olah banyak orang yang berkomentar padahal hanya dikendalikan satu orang demi pembentukan opini.

Emrus menambahkan, praktik penggiringan opini publik melalui akun bayaran berpotensi menjadi politik uang (money politics). Pasalnya, pengelola akun yang mendukung Jokowi dan mendiskreditkan capres lain dikabarkan menerima gaji.

Emrus menambahkan, cara itu mirip dengan politik mobilisasi diktator Adolf Hitler. Bedanya, mobilisasi di masa Hitler dilakukan dengan ancaman.

"Itu tidak jauh beda dengan menghalalkan money politics. Seharusnya gerakan masyarakat itu natural, tidak ada penggiringan," ucap Direktur Lembaga Emrus Corner ini. (dil/jpnn.com/ syabab indonesia)

11.21.00