Saat ini, pemerintah lebih memilih impor ikan daripada memanfaatkan hasil dalam negeri. Padahal nilai ikan Indonesia mencapai 7 kali total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga ikan yang diimpor bisa disediakan di Indonesia.
Presiden Direktur PT Perikanan Nusantara, Abdussalam Konstituanto, mengatakan selain suka impor, ikan Indonesia juga banyak yang dikuasai asing.
"Jadi ada KKP punya program cold storage yang kelola malah asing. Mereka monopoli, nelayan ditekan. Ikan harus dijual ke dia. Itu yang kelola Korea. Urusannya saya tidak tahu bisa begitu tapi mereka sudah monopoli," ucap Abdussalam di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10).
Menurut bos perusahaan pelat merah tersebut pemerintah kurang peduli akan penjualan ikan Indonesia. Selain itu banyak regulasi yang menghambat untuk meningkatkan penjualan ikan di dalam negeri sendiri.
"Regulasi menghambat pertumbuhan usaha perikanan di Indonesia. Aturan kita mau laut kita sendiri mau nangkap ikan dicegat di sana sini, yang nangkap angkatan laut juga," katanya.
Selain itu, menurut Abdussalam pemerintah juga enggan menjadikan BUMN sebagai tangan kanannya untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah malah memilih memenuhi kebutuhan dari ikan luar negeri.
"Dari aturan, BUMN perikanan ini tidak menjadi tangan kanan pemerintah. Padahal komitmen kemakmuran rakyat mudah dikendalikan BUMN," tutupnya.() merdeka.com/ syindo
0 komentar:
Posting Komentar