Saat ini, tindakan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara oleh kepala daerah di Indonesia. Kali ini, dugaan penyimpangan dan juga penyelewengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah itu diarahkan dengan kebutuhan seks.
Menurut Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJ KAKI KPK) Sujanarko, pihaknya menemukan banyak kepala daerah yang menyelewengkan APBD untuk kepentingan pribadi. Salah satu cara pemanfaatan uang hasil penyimpangan tersebut dengan membayar jasa pemuas seks untuk diberikan kepada oknum-oknum tertentu.
"Ada beberapa yang sudah kami temukan, tapi tidak bisa saya sebutkan siapa saja kepala daerah yang melakukan itu. Tapi, beberapa daerah korupsi habis untuk main seks saja," kata Sujanarko di Jakarta, Senin (30/7/12).
Sujanarko mengatakan, cara itu digunakan untuk kepentingan orang tersebut dalam melancarkan sesuatu hal. Walaupun, tindakan tersebut memang tidak tergolong dalam tindakan korupsi atau suap dan gratifikasi, namun menurutnya, uang yang digunakan berasal dana dari APBD, maka kemungkinan KPK bisa menindaknya sebagai korupsi untuk main seks.
Sujanarko memberikan contoh di beberapa negara seperti Singapura, seseorang bisa didakwa menerima gratifikasi seks. Walaupun di Indonesia saat ini hukum tersebut belum ada, namun seharusnya itu bisa dimasukan ke dalam jeratan hukum.
"Indonesia bisa menerapkan itu, mestinya bisa. Itulah suap atau gratifikasi yang diberikan, tapi dalam bentuk lain," jelasnya.
Dia menduga, suap atau gratifikasi dengan bentuk seks itu memiliki maksud tertentu. Adapun ada cara cara hukum yang dianggap dapat dilakukan untuk membuktikannya dengan beberapa cara.
"Bisa (dengan) pengakuan, bahkan dari rekaman penyadapan bisa," tegasnya.() sindonews.com
Menurut Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJ KAKI KPK) Sujanarko, pihaknya menemukan banyak kepala daerah yang menyelewengkan APBD untuk kepentingan pribadi. Salah satu cara pemanfaatan uang hasil penyimpangan tersebut dengan membayar jasa pemuas seks untuk diberikan kepada oknum-oknum tertentu.
"Ada beberapa yang sudah kami temukan, tapi tidak bisa saya sebutkan siapa saja kepala daerah yang melakukan itu. Tapi, beberapa daerah korupsi habis untuk main seks saja," kata Sujanarko di Jakarta, Senin (30/7/12).
Sujanarko mengatakan, cara itu digunakan untuk kepentingan orang tersebut dalam melancarkan sesuatu hal. Walaupun, tindakan tersebut memang tidak tergolong dalam tindakan korupsi atau suap dan gratifikasi, namun menurutnya, uang yang digunakan berasal dana dari APBD, maka kemungkinan KPK bisa menindaknya sebagai korupsi untuk main seks.
Sujanarko memberikan contoh di beberapa negara seperti Singapura, seseorang bisa didakwa menerima gratifikasi seks. Walaupun di Indonesia saat ini hukum tersebut belum ada, namun seharusnya itu bisa dimasukan ke dalam jeratan hukum.
"Indonesia bisa menerapkan itu, mestinya bisa. Itulah suap atau gratifikasi yang diberikan, tapi dalam bentuk lain," jelasnya.
Dia menduga, suap atau gratifikasi dengan bentuk seks itu memiliki maksud tertentu. Adapun ada cara cara hukum yang dianggap dapat dilakukan untuk membuktikannya dengan beberapa cara.
"Bisa (dengan) pengakuan, bahkan dari rekaman penyadapan bisa," tegasnya.() sindonews.com
0 komentar:
Posting Komentar