Pemberantasan korupsi yang didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menuai kritik dari politikus Senayan. Kritik itu bahkan datang dari partai koalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang dikomandoi SBY.
Seperti diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesyatyo. Menurut dia, jargon pemberantasan atau perang melawan korupsi yang didengungkan SBY hanya kosmetik politik atau pencitraan pemerintah.
"Faktanya kita seperti hanya perang-perangan saja. Kita ini hanya perang-perangan melawan korupsi. Bukan perang sungguhan," katanya dalam rilis, Minggu 29 Juli 2012.
Ditambahkan dia, jika benar SBY konsisten dengan pemberantasan korupsi kenapa dia pandang bulu? Semua hanya disinggung dalam pidato-pidatonya. Sementara masyarakat menunggu tindakan tegas Presiden terhadap para menteri yang terindikasi korupsi.
"Selama ini justru terkesan Presiden melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan para bawahannya," terangnya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu mensinyalir, pembiaran itu dilakukan Presiden karena secara moral harus bertanggungjawab jika bawahannya melakukan korupsi.
"Artinya kalau menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, Presiden juga tidak bisa lepas tangan jika ada menteri yang melakukan praktik koruptif. Bagi saya, jika Presiden tidak bisa bertindak tegas, imbauan Presiden itu hanyalah basa-basi," ungkapnya.
sumber: sindonews.com
Seperti diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesyatyo. Menurut dia, jargon pemberantasan atau perang melawan korupsi yang didengungkan SBY hanya kosmetik politik atau pencitraan pemerintah.
"Faktanya kita seperti hanya perang-perangan saja. Kita ini hanya perang-perangan melawan korupsi. Bukan perang sungguhan," katanya dalam rilis, Minggu 29 Juli 2012.
Ditambahkan dia, jika benar SBY konsisten dengan pemberantasan korupsi kenapa dia pandang bulu? Semua hanya disinggung dalam pidato-pidatonya. Sementara masyarakat menunggu tindakan tegas Presiden terhadap para menteri yang terindikasi korupsi.
"Selama ini justru terkesan Presiden melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan para bawahannya," terangnya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu mensinyalir, pembiaran itu dilakukan Presiden karena secara moral harus bertanggungjawab jika bawahannya melakukan korupsi.
"Artinya kalau menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, Presiden juga tidak bisa lepas tangan jika ada menteri yang melakukan praktik koruptif. Bagi saya, jika Presiden tidak bisa bertindak tegas, imbauan Presiden itu hanyalah basa-basi," ungkapnya.
sumber: sindonews.com
0 komentar:
Posting Komentar