Menanggapi hal tersebut, Pengamat Energi
Indonesia Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menilai Jokowi telah
melestarikan ketidakpastian dalam sistem bernegara.
"Khususnya harga kebutuhan dasar seperti
BBM dan listrik. Jokowi menjalankan cara-cara neoliberal dalam
pengelolaan ekonomi dan ini bertentangan dengan Trisakti," ujar
Salamuddin dalam pesan singkat yang diterima JPNN.
Pemerintah kata dia, tidak menyadari
bahwa perubahan harga energi memiliki implikasi sangat luas kepada
kebijakan politik dan seluruh sektor ekonomi lain. Di mana perubahan
harga jual BBM akan memiliki implikasi terhadap APBN, yang secara khusus
berkaitan dengan asumsi besaran subsidi minyak, subsidi listrik, dan
subsidi lainnya.
Selain itu, lanjutnya, perubahan harga
BBM akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai
proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN. Ia meyakini perubahan harga BBM
dalam hitungan minggu akan membuat perusahaan perusahaan nasional
semakin berada dalam ketidakpastian, ancaman pemogokan dan kebangkrutan.
"Jika harga BBM diubah terus,
pertanyaannya berapa kali perubahan APBN akan dilakukan. Setiap minggu?
Jika tidak diubah UU APBN, maka sama dengan membawa menteri keuangan ke
penjara," cetusnya.
Untuk itu dia meminta agar pemerintahan
mengakhiri ketidakpastian politik dengan penataan sistem politik.
Pemerintah kata dia, juga harus mengakhiri ketidakpastian ekonomi dalam
rangka membangun kembali fundamental ekonomi melalui sistem perencanaan
energi, pangan dan keuangan dalam jangka panjang.
"Pemerintahan Jokowi harus mengakhiri
mekanisme pasar neoliberal yang telah menjerumuskan ekonomi Indonesia
selama 16 tahun era reformasi," tandasnya. (chi/jpnn.com)
0 komentar:
Posting Komentar