 |
| Presiden Jokowi Naik Pesawat Komersial (Sumber Gambar: Liputan6.com) |
Dalam sebuah catatan yang dirilis oleh media resmi HTI tertanggal 30 desember 2014, Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa ia sempat mendapat kejutan kecil saat mengetahui berada satu pesawat dengan Presiden Jokowi di pesawat komersial. Kejadian tersebut terjadi pada awal Desember 2014 lalu. Terlebih lagi ternyata Presiden berada di kelas ekonomi di pesawat tersebut.
Menurut Ismail Yusanto, bentuk hemat yang dilakukan Presiden Jokowi ini patut diapresiasi dan ditiru juga oleh para pejabat negara. Apalagi di tengah situasi saat masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam kesusahan. Disampaikan juga bahwa sebelumnya, saat hendak menghadiri acara wisuda putranya di Singapura,
Presiden Jokowi juga naik pesawat komersial. Alasannya, karena ini acara
pribadi maka Presiden terbang dengan pesawat biasa. Namun ternyata,
untuk acara resmi kepresidenan menghadiri acara Temu Kapolda dan
Kapolres seluruh Indonesia di Semarang, Presiden Jokowi juga terbang
dengan pesawat komersial. Penjelasan resmi diberikan Sekretaris Kabinet
Andi Widjajanto, bahwa dengan terbang menggunakan pesawat komersial
kelas ekonomi, untuk satu titik kunjungan ke Semarang kemarin, Presiden
Jokowi bisa menghemat hingga Rp 120 juta. Jika Presiden menggunakan
pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, maka negara harus membayar
Rp 160 juta sampai Rp 170 juta. Jika Presiden menyewa pesawat Garuda
Indonesia, biaya yang dikeluarkan lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp
400 juta. Dengan naik kelas ekonomi seperti kemarin, hanya perlu biaya
sekitar Rp 40 juta.
Tetapi Ismail menyayangkan jika upaya penghematan tersebut berhenti disitu saja. "Namun, mestinya aksi penghematan tidak hanya berhenti di situ. Bila dari
aksi seperti itu saja bisa dihemat sekian triliun rupiah, sebenarnya
ada cara “penghematan” yang akan menghasilkan dana yang jauh lebih
besar. Apa itu? Melalui kewenangan Presiden sebagai kepala negara,
Jokowi bisa menghentikan semua kontrak-kontrak pengelolaan SDA seperti
emas di Papua oleh Freeport, migas di Blok Mahakam oleh Total dan di
Blok Cepu oleh Exxon Mobil, dan banyak lagi lainnya, yang selama ini
jelas-jelas telah merugikan negara", tulis Ismail.
Berdasarkan data-data yang ditampilkan pada Laporan Keuangan Freeport
bulan Juni 2009, diketahui bahwa cadangan emas dan tembaga tambang
Grasberg masing-masing sebesar 38,5 juta ons dan 35, 6 juta ton. Dengan
harga rata-rata emas dan tembaga sepanjang periode tambang diasumsikan
masing-masing sebesar 900 US$/ons, dan 5.000 US$/ton, maka total potensi
pendapatan emas tambang Grasberg adalah ( 38,5 juta ons X 900US$ /ons) =
34, 65 US$ miliar. Adapun total potensi pendapatan tembaga tambang
Grasberg adalah (35, 6 juta ton X 5.000 US$/ ton) = 178 US$ miliar.
Menurut Ismail, jika diasumsikan mineral yang ditambang hanya emas dan tembaga, total
potensi pendapatan tambang Grasberg adalah sekitar US$ 212,65 miliar.
Namun, karena adanya kandungan perak dan berbagai unsur mineral lainnya,
total potensi pendapatan tambang Freeport dapat mencapai US$ 300 miliar
atau lebih dari Rp 3000 triliun!
"Contoh lain: gas di Natuna yang jumlahnya sangat besar. Di Blok Natuna
D-Alpha saja diperkirakan ada 222 triliun kaki kubik gas. Inilah
cadangan terbesar di dunia yang tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun
ke depan. Potensi gas yang recoverable sebesar 46 tcf (46,000 bcf) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf). Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata
minyak US$ 75 / barel selama periode eksploitasi, maka nilai potensi
ekonomi gas Natuna adalah US$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25
triliun (kurs US$/Rp = Rp 10.000). Bandingkan dengan APBN 2014 yang
hanya sekitar Rp 2.000 triliun. Anehnya, potensi yang demikian besar itu
hingga kini dibiarkan terus dikangkangi oleh Exxon yang telah lebih
dari 25 tahun memegang konsesi di blok itu tanpa memproduksi sama
sekali", tambah Ismail di dalam tulisannya tersebut.
"Andai semua SDA yang demikian besar kandungannya itu bisa dikelola oleh
negara untuk sepenuhnya kesejaheraan rakyat, tentu akan didapat
“penghematan” yang nilainya bukan hanya triliunan rupiah, tetapi ribuan
triliun rupiah. Jumlah yang besar ini tentu akan sangat berarti bagi
pembangunan negara ini", terang Ismail.
Jika Presiden Jokowi membiarkan SDA dikeruk oleh asing maka menurut Ismail, Presiden hanya hemat uang recehan saja. "bila Presiden Jokowi terus membiarkan itu terjadi, maka itu tak ubahnya
seperti orang yang berhemat untuk “uang receh”, sementara “uang gede”
yang nilainya hingga ribuan triliun malah dihambur-hamburkan. Rakyat
pasti akan lebih senang bila Presiden mau memperjuangkan “uang gede” itu
agar benar-benar bisa dipakai untuk kepentingan rakyat, lalu Presiden
bepergian dengan naik kelas bisnis, atau naik pesawat carter atau
pesawat kepresidenan sekalipun; ketimbang Presiden menghemat “uang
receh” karena sering terbang dengan kelas ekonomi, sementara pada saat
yang sama ia membiarkan begitu saja—karena tidak ada nyali—merebut “uang
gede” dari korporat asing dan para begundalnya di dalam negeri. Kalau
begitu, apa hebatnya duduk di kelas ekonomi?", tegas Ismail.
0 komentar:
Posting Komentar