Terhitung 1 Januari 2015, pemerintah telah menetapkan kebijakan mencabut subsidi Premium. Bahkan, pemerintah mengizinkan SPBU asing menjual premium. Kebijakan kontroversial ini tentu saja memancing respon dari berbagai pihak.
Ketua Umum Hisnawa Migas, Eri Purnomohadi mengkhawatirkan bentuk persaingan yang akan terjadi antara SPBU Pertamina dengan SPBU asing.
“SPBU kita akan bertarung sama SPBU Shell, habis kita. Itu ibarat Persib lawan Manchester City, ibarat Chris John versus Mike Tyson. Bukan KO lagi tapi bisa mati. Kenapa? SPBU Shell itu di seluruh dunia jumlahnya ratusan ribu, SPBU Pertamina hanya 5.000-an, itu pun hanya di Indonesia. Modal Shell itu tak terhingga, mereka perusahaan terbesar nomor 3 versi Fortune 500, sementara Pertamina di urutan 120,” ujar Eri Purnomohadi sebagaimana dilansir finance.detik.com (2/1).
Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim juga menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah memang merupakan langkah untuk menyempurnakan liberalisasi migas.
“Harga BBM turun, tapi diikuti pencabutan subsidi premium. Sedangkan solar tetap bersubsidi sebesar 1.000 rupiah. Ini adalah kebijakan untuk menyempurnakan liberalisasi migas,” kata Arim Nasim sebagaimana dilansir mediaumat.com(6/1).
Arim yang juga seorang pakar Ekonomi Syariah itu juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam persoalan ini hanya akan menguntungkan kapitalis semata, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya kebijakan ini membohongi dan menyengsarakan rakyat. Yang diuntungkan para kapitalis, baik asing maupun lokal sedangkan rakyat semakin sengsara.
Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Arim menengaskan bahwa solusi atas persoalan ini adalah SDA harus dikelola sesuai syariah dalam bingkai negara Khilafah.
“Saatnya migas dikelola sesuai dengan syariah dalam bingkai Khilafah,” ujar Arim.
0 komentar:
Posting Komentar