![]() |
| Mahfudz Shiddiq, Wasekjen PKS |
Mahfuz menuturkan, alasan masyarakat perdesaan menjadi apatis karena mereka tidak melihat adanya perubahan meskipun sudah sering keluar masuk tempat pemungutan suara. Akibatnya, kepedulian warga di kampung terhadap politik juga semakin tipis.
"Saya kemarin ke TPS, pilih bupati, gubernur, anggota DPR, presiden, desa saya gini-gini saja. Mereka tidak melihat produknya," kata Mahfuz di Jakarta, Rabu (26/2/2014).
Dia menambahkan, apatisme itu kemudian diperparah dengan banyak pemberitaan negatif para politisi. Salah satu sebabnya, mereka sering menonton televisi yang menampilkan para politisi yang tertangkap karena kasus korupsi. "Ceritanya seram semua, tangkap tangan, gelandang ke KPK," ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, masyarakat perdesaan belum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap pemilu legislatif, pilpres. Mereka hanya mengetahui bahwa pemilu adalah ajang memilih pemimpin yang akan mengelola negara.
"Tidak tahu apakah ini pemilu legislatif, pilpres, pemilukada," ujarnya.
Mahfuz berpendapat, ada dua problem serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia jelang pemilu saat ini. Pertama, masyarakat menjadi pragmatis dengan populernya jargon 'wani piro' atau berani bayar berapa.
Kedua, semakin banyak kertas suara yang tidak terpakai berpotensi dimanfaatkan oleh para 'setan' yang bergentayangan. "Setan-setan politik akan memanfaatkan itu. Ini tugas Bawaslu memastikan tidak ada kertas yang tidak kepakai tapi dipakai di tempat lain," tuturnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut Lucius, penilaian Wasekjen PKS soal apatisnya penduduk desa menyambut pemilu merupakan pengakuan jujur dari politisi tentang kondisi masyarakat sekarang ini.
"Apatisme terhadap Pemilu itu bukan hanya merasukki pendudukan di perkampungan dan desa-desa tetapi mungkin lebih banyak lagi di daerah perkotaan," katanya.
Apatisme penduduk desa, kata dia, bisa jadi karena merasa dampak dari keberadaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui Pemilu tidak juga bermakna apa-apa.
Dia menambahkan, rakyat hanya "diobyek-kan" oleh politisi untuk mendapat legitimasi sebuah jabatan yang tak membawa dampak apapun pada warga desa.
"Jika tidak bermanfaat, atau kurang bermanfaat, untuk apa repot-repot memilih pada saat pemilu jika tujuannya hanya untuk melegitimasi politisi untuk bertindak sesuka hati?"katanya.
Dia menambahkan, jika penduduk desa mendasarkan pertimbangannya pada kondisi real yang tak banyak berubah, apatisme masyarakat di perkotaan sangat mungkin lebih rasional. Rujukan pemilih rasional umumnya terletak pada mutu caleg yang diajukan atau parpol yang menjadi peserta pemilu.
"Sejumlah kasus yang melilit wakil rakyat dan kinerja rendah yang ditunjukkan oleh lembaga legislatif mengakibatkan timpulnya sikap apatisme pemilih," katanya.
Menurut dia, secara logis, pemilu tak berdampak pada kelahiran perubahan. Bahkan, pemilu dalam hitungan rasional hanya mengabadikan "kegagalan" dan "kejahatan" yang sudah dimulai oleh politisi sebelumnya.
"Jadi jika hanya untuk memperluas lingkaran setan kerusakan bangsa, mengapa harus ikut pemilu?" ujarnya.
Lucius menyimpulkan, pemilih rasional sesungguhnya bisa diyakinkan jika ada model atau usaha dari parpol untuk memberikan informasi kepada publik tentang figur yang ingin dipilih.
"Mereka akan berpartisipasi jika caleg yang diusung parpol mampu meyakinkan pemilih bahwa dia layak dipercaya," tuturnya.() pikiran-rakyat.com/ syabab indonesia


0 komentar:
Posting Komentar