JAKARTA - Seretnya
pembayaran klaim rumah sakit (RS) melalui BPJS Kesehatan mulai berdampak
serius. Satu per satu rumah sakit (RS) mulai mengeluhkan buruknya
pencairan klaim dalam program kesehatan pemerintah. Mulai program lama
jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), jaminan kesehatan daerah
(jamkesda), hingga program kesehatan terbaru, jaminan kesehatan nasional
(JKN).
Di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat,
misalnya, hingga kini seluruh klaim dari program-program kesehatan
pemerintah itu belum tuntas diberikan. Dari jamkesmas, RSUD Tarakan baru
menerima 60 persen dari seluruh klaim. Untuk jamkesda, RS tersebut baru
menerima sekitar 40 persen
Bahkan, untuk JKN, mereka belum menerima sama sekali dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut Direktur Utama RSUD Tarakan
Koesmedi Prihanto, pihaknya mengalami kesulitan dalam operasi RS karena
buruknya pencairan klaim itu. ''Tentu sangat berpengaruh. Hampir 80
persen pasien kami adalah peserta program tersebut. Bisa dibayangkan
bagaimana pengaruhnya terhadap operasional kami,'' ungkapnya.
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah
(Arsada) itu juga menyatakan, pihaknya bahkan harus mengutang kepada
farmasi untuk pemenuhan obat pasien. Selain itu, Koesmedi berniat
mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta untuk dana segar.
Menurut Koesmedi, meski dana-dana
mandek tersebut nanti keluar, RS tetap memerlukan dana segar dalam waktu
cepat. Sebab, pihaknya harus memenuhi hak-hak pegawai dan pasien.
Bukan hanya RSUD Tarakan, hal serupa
dikeluhkan rumah sakit lain yang bergabung dalam program kesehatan
pemerintah. RSUD Kayuagung, Sumatera Selatan, juga mengalami kesulitan
dalam operasi karena masalah pencairan klaim. Hingga kini tunggakan
jamkesmas Rp 2,2 miliar belum dibayar.() jpnn.com/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar