Jakarta--Korupsi semakin merajalela. Bahkan kasus korupsi telah menjerat beberapa pejabat tinggi, seperti menteri-menteri dan ketua umum partai politik. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan, maraknya korupsi ini karena sistem perpolitikan di Indonesia sudah didesain untuk membentuk kultur korupsi.
"Proses-proses politik sekarang merupakan sumber politik bagi terciptanya sistem kultur yang semakin koruptif. Istilah gunung es dan warisan tokoh sebelumnya itu juga benar. Desentralisasi juga memicu korupsi di daerah," ungkap Busyro dalam diskusi bertema 'Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).
Busyro mencontohkan, saat menjelang pilkada, lisensi-lisensi seperti pertambangan dijual tinggi. Setelah pilkada selesai, harga lisensi turun. "Kasus Buol itu sampel yang menggambarkan itu semua. Jadi faktor politik menyumbang," ujar dia.
Dijelaskan dia, akibat dari kultur korupsi ini, masyarakat mengalami pelemahan sistematik yang dapat mengancam kedaulatan dan demokrasi. "Masyarakat mengalami pelemahan secara sistematik. Ini ancaman terhadap kedaulatan dan demokrasi. Ini pembajakan demokrasi," ucap Busyro.
Di sisi lain, sambung Busyro, Indonesia adalah negara kaya. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka segala kekayaan akan sirna direbut pihak asing.
"Kalau dikelola tidak egaliter, tidak pro-rakyat, maka akan hancur. Modal kekayaan besar maka menjadi incaran modal asing. Sehingga kalau integritas moral manusia tidak ada, maka kekuatan asing akan berselingkuh dengan mereka yang memiliki integritas lemah," tegas dia.
Oleh karena itu, kata Busyro, saat ini KPK tengah bergerak pada tatanan kenegaraan. Memperkuat sistem yang sudah terkontaminasi dengan politik korup. "KPK saat ini berada pada tatanan kenegaraan. Negara semakin memperkuat diri melalui peraturan perundangan," ujarnya.
"KPK tidak hanya butuh keberanian, tapi keberanian yang nekat!" seru Busyro.() liputan6.com, 06/03/2013
0 komentar:
Posting Komentar