Harus Diusut, Dana Bansos 14 Kementerian dan Lembaga Membengkak Jelang Pemilu

Jelang Pemilu, Dana Bansos 14 Kementerian dan Lembaga Membengkak

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas menyebut bahwa Kementerian yang dipimpin oleh orang yang berasal dari partai politik, rawan akan penyalahgunaan kewenangan. Termasuk mengenai persoalan tentang dana bantuan sosial.

"Kementerian yang dipimpin politikus cenderung abuse atau menyalahgunakan kewenangan yang ada," kata Busyro, Selasa 1 April 2014.

Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena sudah terlanjur menjadi kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Sekretariat Gabungan. Dalam prakteknya, terdapat praktek pengkavlingan kementerian untuk orang-orang yang berasal dari partai politik.

"Dan faktanya ada beberapa Kementerian yang dipimpin oleh orang parpol itu ternyata menimbulkan permasalahan, tidak hanya soal bansos," sambungnya.

Hal tersebut disebabkan karena format pembentukan kabinet tersebut dibentuk tidak berdasarkan prinsip meritokrasi. Seharusnya, menurut Busyro, pembentukan kabinet berdasarkan pada aspek profesionalisme, independensi, dan imparsialitas yang tinggi.

Dia berharap agar hal tersebut menjadi pembelajaran bagi pemimpin Indonesia yang akan datang. "Kalau mau dipilih kabinet, jangan dari orang parpol sepenuhnya," ujar dia

Sementara, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto

menuturkan, setidaknya ada 14 Kementerian atau Lembaga yang mengalami pembengkakan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilu

Di antaranya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan.

"Kemenkeu menyatakan kenaikan signifikan karena dari sistem akuntansi saja, itu pengakuan mereka. Kalau kami lihat, akan mempengaruhi pola pencairannya," kata Roni.

Selain itu, dari hasil kajian KPK juga menemukan peningkatan anggaran bansos di tingkat daerah hingga mencapai 30 persen."Kajian kami, ada tidak tepat sasaran, tumpang tindih, tidak transparan, tidak akuntabel," ungkapnya. (adi/ viva.co.id/ syabab indonesia)

11.23.00