MAKASSAR - Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) dinilai masih berani bermain api dengan kasus korupsi. Sedikitnya 30 pejabat di dua provinsi itu disebut-sebut terlibat korupsi, termasuk Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim.
"Data yang kami punya, tidak kurang dari 30 pejabat di Pemprov Sulsel dan Sulbar terlibat kasus korupsi," tegas Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC), Abd Kadir Wokabubun, di Makassar, Minggu (8/12/2013).
Ke-30 pejabat itu diduga terlibat dalam 19 kasus korupsi yang sementara bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar. Kerugian negara dari aneka kasus itu mencapai Rp 323 miliar lebih.
"Itu baru kasus yang sudah resmi dilaporkan. Belum termasuk kasus yang sementara kami selidiki dan perkuat datanya," kata Kadir.
Mantan pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat itu mengatakan, selain pejabat pemprov, ada sejumlah bupati yang terindikasi kuat terlibat dalam 19 kasus tersebut.
"Ada beberapa bupati yang nyata sekali keterlibatannya," ujar Kadir.
Berdasarkan data tersebut, ACC menilai keterlibatan pejabat Sulsel dalam kasus korupsi terbilang fantastis.
"Sulsel merupakan provinsi yang paling banyak pejabatnya melakukan tidak pindak pidana korupsi. Saat ini sulsel berada di pusaran korupsi," jelas Kadir.
ACC berjanji akan mengawal terus kasus tersebut hingga tuntas. Untuk itu, aktivis antikorupsi di daerah ini sepakat membentuk Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak). Lemabaga inilah yang diharapkan mengawal kasus-kasus tersebut di 2014.
Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi, 9 Desember, digelar diskusi Menelisik Kasus Korupsi Mengapa dan Bagaimana? di Warkop 17, Jl Anggrek Raya, Toddopuli, Makassar, kemarin.
Hadir Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Prof Dr Qasim Mathar, Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Dr Hambali Thalib, Guru Besar Universitas 45 Prof Dr Marwan Mas, Kapolda Sulsel Irjen Pol Burhanuddin Andi, dan perwakilan dari Kejaksaan Agung Haerul Amir.
Juga hadir, badan pekerja Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Djusman AR, Adnan Buyung Azis, Bastian Lubis, Syamsuddin Alimsyah, Elyas Yosep, dan Herman.
Prof Hambali mengatakan, penanganan kasus korupsi kadang dikaburkan oleh SP3.
"Kadang juga kasus korupsi bolak-balik dari pihak kepolisian ke kejati. Begitupun dengan sebaliknya," kata pakar hukum tersebut.
Dia juga menyesalkan masih ringannya hukuman bagi pihak yang terbukti korupsi.() tribunnews/syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar