Kobar--Tegaknya Khilafah Islamiyah atau
negara kesatuan bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia adalah harga
pasti. “Dengan atau tanpa peran kita, khilafah pasti akan tegak karena
merupakan janji Allah,” ungkap Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Kalimantan Selatan Ustadz Ir. Baihaki Al Munawwar dalam acara temu
tokoh, ulama, dan mubalighah bersama HTI Kobar di Aula GOW, Pangkalan
Bun, Ahad (30/6). Hanya saja, lanjut dia, pilihan kita untuk ikut
berjuang atau tidak ikut berjuang menegakkan khilafah akan dimintai
pertanggungjawaban oleh Allah SWT di pengadilan akherat kelak.
Baihaki mengingatkan bahwa hukum menegakkan khilafah adalah fardhu
kifayah. Selama khilafah belum terwujud, maka selama itu pula kewajiban
memperjuangkan khilafah akan melekat pada setiap muslim. Sehingga, bagi
umat Islam yang hanya berdiam diri atau melepaskan diri dari upaya
penegakan khilafah maka terkena dosa besar dalam pandangan Allah SWT.
Sementara itu, pembicara pertama Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir
menuturkan bahwa demokrasi hanyalah tipu daya untuk menindas rakyat.
Dalam demokrasi, kekuasaan real bukan ditangan anggota dewan yang
merupakan wakil rakyat di parlemen, tapi yang menentukan berbagai
kebijakan adalah sekelompok kecil kapitalis/pemodal besar yang menjadi
penyandang dana bagi kampanye dan pemilihan bagi para wakil rakyat
melalui parpol. Alhasil, muncul berbagai kebijakan dari parlemen yang
justru menindas dan bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat
seperti kenaikan harga BBM baru baru ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM
oleh pemerintah dengan restu DPR adalah upaya untuk menyempurnakan
liberalisasi migas khususnya pada sektor hilir (niaga dan distribusi)
demi kepentingan perusahaan asing.
Padahal, kata dia, dalam pandangan Islam migas dan seluruh sumber
daya alam (SDA) yang melimpah hukumnya haram di liberalisasi
(pengelolaan diserahkan kepada swasta nasional/asing). Menjadi tugas
negara untuk mengelola dan mendistribusikan SDA tersebut kepada rakyat
secara murah atau gratis. Abu menyimpulkan bahwa demokrasi dalam
pandangan Islam adalah sistem kufur dan haram diambil oleh kaum
muslimin. Sebab, demokrasi telah memutarbalikkan hukum Allah SWT dengan
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) Kotawaringin Barat menggelar acara temu tokoh, ulama dan
mubalighoh dengan tema “mempersiapkan tegaknya khilafah” pada hari ini
(30/6) bertempat di aula Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Jalan Sutan
Syahrir, Pangkalan Bun.
Abu Nasir menuturkan acara ini memiliki sejumlah tujuan strategis.
Pertama, kata dia, sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah
antara berbagai ormas dan komponen umat Islam di Kobar. Kedua,
menyatukan visi perjuangan umat Islam di Indonesia dan khususnya di
Kobar dalam rangka meraih izzul Islam wal Muslimin. “Siapapun sadar
bahwa negeri ini sedang menghadapi krisis multidimensi. Kondisi ini
tentunya tak boleh dibiarkan begitu saja. Untuk itu, harus ada solusi
dan perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah urgensi penegakan syariah
dan Khilafah sebagai satu satunya jalan bagi kebangkitan yang hakiki,”
tuturnya.
Humas HTI Kobar Andri Saputra berharap melalui acara ini mampu
terjalin kesepahaman dan kesatuan visi bersama antara berbagai komponen
umat Islam meski dalam pelaksanaannya menggunakan jalur yang berbeda.
Sehingga, bulan ramadan diharapkan bel betul mampu menjadi bulan
ketakwaan dan perjuangan dalam mewujudkan kemuliaan Islam dengan
tegaknya Syariah dan Khilafah. Untuk itu, dalam acara kali ini HTI
mengundang berbagai ormas dan komponen umat Islam serta menghadirkan
pembicara tamu Ustad Ir. Baihaki Al Munawwar dari Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.[] hizbut-tahrir.or.id, 04/07/2013
0 komentar:
Posting Komentar