Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Kamis (2/7), menyoroti sejumlah kasus lain di lingkungan Polri yang terbengkalai, seperti rekening gendut pejabat Polri.
Kedua, lanjut dia, penggerebekan di Korlantas sampai dikawal langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad beserta dua Wakil Ketua KPK. Selama ini, sambung dia, pengawalan langsung seperti itu tidak pernah terjadi.
"Kejanggalan berikutnya KPK berbagi penanganan kasus itu dengan Polri. Dasar hukum apa yang dipakai KPK untuk berbagi. Sejak kapan ada penanganan kasus korupsi dibagi-bagi?" tukas Neta.
Menurut dia, sikap toleran itu menunjukkan KPK sesungguhnya tidak punya data yang valid dalam mengungkap kasus Korlantas.
Dia juga mempertanyakan kenapa KPK baru melakukan penggerebekan setelah Irjen Djoko Santoso tidak lagi menjabat Kepala Korlantas. "Apa ada hubungan antara kepala Korlantas yang baru dan KPK?" Katanya.
Neta mengapresiasi upaya KPK membongkar kasus korupsi di Polri. Akan tetapi, Neta berharap KPK konsisten dan tidak main politisasi dan tidak bermain politik pencitraan serta pengalihan isu dalam rangka menutup skandal Bank Century, pembangunan pusat olahraga Hambalang, dan kasus lain.
KPK sejak Jumat (27/7) menetapkan Irjen Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan kini Gubernur Akademi Polisi di Semarang, sebagai tersangka. Dia terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kendaraan bermotor roda dua dan empat untuk memperoleh surat izin mengemudi (SIM) pada 2011.() mediaindonesia.com
Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Kamis (2/7), menyoroti sejumlah kasus lain di lingkungan Polri yang terbengkalai, seperti rekening gendut pejabat Polri.
Kedua, lanjut dia, penggerebekan di Korlantas sampai dikawal langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad beserta dua Wakil Ketua KPK. Selama ini, sambung dia, pengawalan langsung seperti itu tidak pernah terjadi.
"Kejanggalan berikutnya KPK berbagi penanganan kasus itu dengan Polri. Dasar hukum apa yang dipakai KPK untuk berbagi. Sejak kapan ada penanganan kasus korupsi dibagi-bagi?" tukas Neta.
Menurut dia, sikap toleran itu menunjukkan KPK sesungguhnya tidak punya data yang valid dalam mengungkap kasus Korlantas.
Dia juga mempertanyakan kenapa KPK baru melakukan penggerebekan setelah Irjen Djoko Santoso tidak lagi menjabat Kepala Korlantas. "Apa ada hubungan antara kepala Korlantas yang baru dan KPK?" Katanya.
Neta mengapresiasi upaya KPK membongkar kasus korupsi di Polri. Akan tetapi, Neta berharap KPK konsisten dan tidak main politisasi dan tidak bermain politik pencitraan serta pengalihan isu dalam rangka menutup skandal Bank Century, pembangunan pusat olahraga Hambalang, dan kasus lain.
KPK sejak Jumat (27/7) menetapkan Irjen Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan kini Gubernur Akademi Polisi di Semarang, sebagai tersangka. Dia terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kendaraan bermotor roda dua dan empat untuk memperoleh surat izin mengemudi (SIM) pada 2011.() mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar