Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan bahwa harus diakui, kebijakan pemindahan dengan paksa jutaan pelanggan itu adalah salah satu bagian dari pencabutan subsidi listrik oleh sebuah pemerintahan yang keterlaluan menyerahkan hal-hal yang terkait hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar.
"Kebijakan itu sudah pasti akan “memukul” ekonomi rumah tangga yang kian hari kian lesu. Betapa tidak? Mereka yang biasanya hanya membayar Rp70 ribu, kini terpaksa harus membayar biaya yang naik hampir 3 kali lipat. Apalagi di antara 18 juta pelanggan itu sebagian berkategori miskin," ujarnya, Senin 21 Maret 2016.
Ia menambahkan, kebijakan itu sudah pasti berdampak pada ekonomi secara umum, terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dampak langsung inflasi diperkitakan bisa mencapai hampir 2 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi bisa turun dari target semula sebesar 5.3 persen. Itu berarti, target-target dalam APBN 2016 bisa terancam.
"Kebijakan itu sudah pasti berdampak pada naiknya komponen kebutuhan pokok. Pada konteks ini, pemerintah akan dihadapkan dengan pekerjaan menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok yang lebih berat. Sekarang saja masih kelimpungan, apalagi ditambah dengan efek pengalihan itu," ucap politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan itu mengandung risiko naiknya angka kemiskinan karena sebagian dari 18 juta pelanggan itu rentan miskin. Saat ini, kemiskinan sudah mencapai 28,51 juta orang. Dan itu sebagian besar disumbang oleh naiknya kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pokok.
"Tentunya ke depan PLN akan dihadapkan pada masalah tagihan listrik. Naiknya pembayaran listrik hampir 3 lipat berpotensi peningkatan risiko tunggakan pembayaran listrik oleh pelanggan kepada PLN hingga 300 persen," katanya. () viva/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar