Logika Koalisi
Oleh: M. Ismail Yusanto ( Jubir HTI )
Tokoh-tokoh
ormas Islam akhirnya harus kecewa. Pasalnya, parpol-parpol Islam atau
berbasis massa Islam yang semula diharap bisa berkoalisi sehingga bisa
mengusung capres sendiri ternyata malah mendukung capres-capres dari
partai nasionalis. PKB mendukung Jokowi, capres PDI-P. PKS dan PAN
mendukung Prabowo, capres Gerindra. PPP akhirnya juga mendukung Prabowo
meski masih ada faksi lain yang menginginkan PPP mendukung Jokowi.
Harapan tokoh-tokoh ormas Islam agar
partai-partai Islam dan partai berbasis massa Islam mau berkoalisi agar
bisa mengajukan capres sendiri, secara matematis sebenarnya masuk akal.
Dari 4 partai itu akan terhimpun sekitar 32% suara; lebih dari cukup
untuk mengusung capres sendiri. Namun begitulah, potensi kekuatan besar
itu menjadi sia-sia karena masing-masing ternyata lebih memilih
agendanya sendiri ketimbang mempertimbangkan secara serius harapan
tokoh-tokoh ormas Islam yang sebelumnya telah berulang bertemu dan
menyeru partai-partai itu untuk memperhatikan kepentingan perjuangan
umat.
++++
Mengapa partai-partai itu bersikap begitu? Pertama:
tentu sangat dipengaruhi oleh visi misi yang diusung oleh partai-partai
itu dalam berpolitik. Saat ini politik umumnya dipahami sekadar sebagai
the art of getting power (seni mendapat kekuasaan). Bagi para
politikus, buat apa berpolitik bila tidak untuk mendapat kekuasaan.
Sampai di sini sebenarnya bisa dimengerti. Kekuasaan memang sangat
penting untuk diraih. Dengan kekuasaan akan didapat kewenangan besar
untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Hanya saja, kekuasaan
yang bakal diraih nanti itu akan dijalankan dalam konteks sistem dan
ideologi seperti apa, untuk apa dan bersama siapa.
Saat tokoh-tokoh ormas Islam menyeru
partai-parti Islam dan partai berbasis massa Islam untuk bersatu agar
bisa mengajukan capres sendiri, tentu tujuannya agar kekuasaan yang
didapat nantinya dijalankan dalam konteks Islam, atau sedikitnya untuk
kepentingan umat Islam. Artinya, mereka ingin agar bukan sembarang
kekuasaan yang didapat oleh partai-partai itu, tetapi kekuasaan yang
memberikan kebaikan pada Islam dan umatnya. Politik sesungguhnya adalah ri’âsah su’unil ummah (pengaturan kehidupan umat) dakhiliy[an] wa kharijiy[an] (di dalam dan luar negeri) bi hukmin mu’ayyanin
(dengan hukum tertentu, yakni hukum syariah Islam). Namun, harapan itu
agaknya tidak akan tercapai karena partai-partai itu dalam menjalin
koalisi tidak memperhatikan apa yang dipikirkan oleh para tokoh ormas
Islam.
Kedua: di kalangan partai-partai Islam dan partai berbasis massa Islam berkembang praktik politik kepiting (crab politic).
Kepiting biasa hidup di pantai, berkaki sepuluh; dua di antaranya
berupa supit yang tajam, sementara punggungnya keras berwarna hijau
kehitam-hitaman selebar telapak tangan. Apa yang menarik dari kepiting?
Jika kita meletakkan banyak kepiting dalam keranjang, ternyata mereka
tidak akan kabur meski keranjang itu tidak ditutup. Mengapa? Karena jika
ada kepiting yang hendak keluar dengan menaiki dinding keranjang,
kepiting lain akan segera menyeret dan menahannya dari bawah. Begitu
seterusnya. Akibatnya, tidak satu pun kepiting yang berhasil keluar dari
keranjang.
Dalam konteks politik demokrasi, tiap
partai tentu harus memastikan bahwa mereka mendapatkan suara yang cukup
dari konstituen. Di sanalah eksistensi sebuah partai ditentukan.
Ditentukan pula besar kecilnya kekuatan di Parlemen yang dicerminkan
dari jumlah kursi yang didapat. Nah, karena basis konstituen dari
partai-partai Islam dan partai berbasis massa Islam relatif sama, maka
terjadilah rebutan konstituen dan saling jegal atau “saling bunuh” untuk
mempertahankan eksistensi dan “kebesarannya”. Di sinilah fenomena
politik kepiting itu terjadi. Sebuah partai Islam atau partai berbasis
massa Islam tidak akan pernah membiarkan partai Islam atau partai
berbasis massa Islam lain menjadi besar atau lebih besar dari dirinya.
Pasalnya, hal itu pasti akan membuat partainya sendiri mengecil. Karena
itu kekalahan sebuah partai Islam dan partai berbasis massa Islam adalah
keuntungan buat partai sejenis lainnya.
Dari situ pula kita bisa mengerti
mengapa sulit sekali dicapai kesepakatan koalisi di antara partai-partai
Islam dan yang berbasis massa Islam. Ini karena partai politik Islam
dan partai berbasis massa Islam telah memiliki agenda masing-masing
untuk meraih kekuasaan. Bila untuk itu harus berkoalisi dengan partai
nasionalis, mereka tak ragu untuk melakukannya.
Jadi, jelas sekali satu-satunya landasan
yang digunakan dalam menjalin koalisi adalah pragmatisme kekuasaan.
Mereka tidak tertarik untuk melakukan koalisi di antara partai Islam dan
partai berbasis massa Islam. Masalahnya, selain koalisi mereka dianggap
tidak akan cukup untuk mengantarkan pada kursi kekuasaan, di antara
mereka diam-diam sebenarnya tengah terjadi persaingan politik ala
kepiting tadi.
Soal pragmatisme partai politik ini
pernah saya sampaikan juga dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh ormas
Islam menjelang pilpres tahun 2009 lalu. Ketika itu, diskusi juga
mengerucut pada topik tentang pentingnya partai-partai Islam dan partai
berbasis massa Islam untuk bersatu sehingga kepentingan Islam bisa
diperjuangkan. Ketika itu saya katakan, “Ada satu kesenjangan yang
sangat besar antara ormas Islam dengan parpol Islam. Ormas Islam dengan
idealismenya, sementara parpol Islam dengan pragmatismenya. Padahal
merekalah yang memegang kendali politik. Jadi, tidak bakalan ketemu
sehingga keinginan kita tentu tidak bisa diujudkan.”
Akhirnya memang keinginan agar partai
politik Islam dan partai berbasis massa Islam bersatu jelang Pilpres
2009 benar-benar tidak terwujud. Tidak ada capres dari kalangan partai
Islam dan partai berbasis massa Islam. Mereka semua berbaris rapi di
belakang capres SBY, yang kemudian terpilih melalui pemilihan satu
putaran. Kejadian serupa agaknya bakal berulang dalam Pilpres 2014.
Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Tokoh-tokoh ormas Islam akan kembali
kecewa. Pada masa mendatang kejadian seperti ini tampaknya akan terus
berulang, entah sampai kapan.
++++
Jelaslah, pragmatisme politik telah
menjadi gejala akut dalam politik di negeri ini, termasuk dalam
membangun koalisi. Sedihnya, pragmatisme itu juga melanda partai-partai
yang menyebut diri sebagai partai politik Islam, yang oleh umat
sebenarnya diharapkan mampu mengusung idealisme Islam. Pragmatisme itu
bukan hanya didorong oleh syahwat kekuasaan tapi juga—meski berulang
dibantah—oleh politik transaksional. Uang telah menjadi penentu arah
politik. Masihkah kita layak percaya pada politik semacam ini? []
0 komentar:
Posting Komentar