 |
| Prof. Muhammad AS Hikam |
DIUSIR PROFESOR MUHAMMAD AS HIKAM
Saya, memberikan klarifikasi:bahwa tidak ada pembubaran tersebut. Saya copy pastekan berita dari Pikiran Rakyat yang menyatakan bahwa "Kapolres Kota Tasikmalaya, AKBP Noffan Widyayoko mengatakan, berdasarkan koordinasi Polres Kota Tasikmalaya dengan MUI Kota Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya selaku Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat, HTI tidak terindikasi melakukan tindakan pidana. Dengan demikian, kegi atan tersebut tidak dapat dibubarkan dan pihak kepolisian wajib melakukan pengamanan."
Sebetulnya saya cukupkan sampai di situ kami memang akan tetap berbeda pendapat dan saya sih nggak masalah dg hal tersebut. Tetapi, ketika Prof MASH menulis, "Silakan anda pindah dari RI jika memang anda tdk mau menerima negara berdasarkan UUD 45. Katena memang itu yg sudah disepakati oleh bangsa. Alternatifnya anda melakukan pemberontakan utk membentuk negara sendiri, atau anda kembali ke pangkuan RI."
Maka saya pun menanggpinya dengan, "Kalau mayoritas masyarakat Indonesia menyepakati khilafah diterapkan, berarti tidak ada masalah khan Pak, krn UUD juga dibuat oleh rakyat atau dlm hal ini perwakilan rakyat?"
Beliau membalas, "Tetapi bagaimana anda bisa menjadi mayoritas di NKRI jika anda menerima tesis bahwa jika anda tidak percaya dan menolak konstitusi RI dan NKRI anda harus berada di luar NKRI? Benar bhw UUD dibuat rakyat. Tetapi rakyat yg mana? Kalau rakyatnya bebas dari pikiran, gagasan, dan pengaruh kelompok anti NKRI, maka Konstitusi UUD 45 dan NKRi akan tetap utuh.
Jadi, alternatif anda adalah: 1) Anda menolak NKRI dan Konstitusinya, tetapi sambil tetap di dalam NKRI, ibarat penyakit yang menggerogoti tubuh, dan anda akan melakukan subversi dari dalam memlui perang pikiran (war of thoughts, ghazwul fikr) ; dan/atau 2) Anda melakukan penyerangan dan penaklukan terhadap NKRI dari luar.
Saya kira HTI dan kelompok-2 anti NKRI saat ini memilih strategi perjuangan nomor 1: Berada di dalam NKRI, menolak Konstitusi dan NKRI sebagai bentuk negara, lalu menyebarkan faham itu. Hal ini dimungkinkan karena: 1) aparat Pemerintah dan sebagian anggota masyarakat membiarkan virus anti NKRI berkembang dan menjalar; 2) Sangat mudah memanipulasi sistem demokrasi yang memberi hak warganegara untuk bebas bicara, berkumpul dan beorganisasi; 3) Kelemahan kesadaran thd keamanan nasional sehingga rakyat tdk peduli dengan bahaya yang sedang mengancam eksistensinya dan berada di dalam.
Persoalannya, apakah kelompok HTI dan anti NKRI lain akan meneruskan sistem demokrasi jika mereka berkuasa dan membiarkan kelompok anti HTI berkembang seperti mereka saat ini? Jawabnya jelas TIDAK!. Karena belum apa-apa demokrasi sudah dikecam dalam doktrin mereka. Demokrasi hanya dipakai sebagai wahana untuk mencari kesempatan menyiarkan ideologi dan gerakan. Persis seperti benalu yang menempel pada sebuah pohon. Benalu tidak akan berhenti sampai pohon tsb mati. Itulah bahaya kelompok-2 tsb karena sifatnya sulit dibedakan dengan karakter kaum munafik.
Banyak negara yg melarang HT karena mereka menyadari resiko terhadap keamanan nasional mereka. Apakah RI akan melakukan hal serupa? Wallahua'lam... Untuk saat ini, faktanya tidak demikian."
Saya menulis lagi, "Bagaimana kalau ternyata 1) Aparat pemerintah -mungkin termasuk pihak kepolisian di 70 kota di Indonesia yg memberikan ijin penyelenggaraan Konferensi Islam&Peradaban Hizbut Tahrir- plus sebagian besar masyarakat RI, ternyata mendukung penerapan syariah islam dlm kerangka khilafah, yg diupayakan secara damai, tanpa kekerasan; 2) Karena Aparat pemerintahan, para tokoh masyarakat, dan sebagian mayoritas masyarakat Indonesia akhirnya menyadari inilah kelemahan sistem demokrasi dan tidak ingin hidup di dalam sistem demokrasi lagi, hanya menginginkan Islam, tanpa demokrasi; 3) Munculnya kesadaran umum di tengah masyarakat bahwa keamanan hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hanya dapat diraih dgn mewujudkan Islam secara sempurna di dalam seluruh aspek kehidupan... Dan akhirnya, bagaimana jika ternyata Indonesia adalah negara yg masih berproses untuk menuju ke bentuk yg lebih baik, dan bahwa NKRI ternyata bukan bentuk yang 'final'..."
Beliau pun menanggapinya dengan, "1) Angka itu kan baru klaim anda yg tak bs dibuktikan secara valid. Klaim anda mengingatkan saya dg klaim PKI pd th 60an yg mengatakan bhw anggota mereka lebih dr 10 juta. Bahkan dunia juga ikut2an percaya shg Indonesia disebut sebagai negara yg komunisnya termasuk terbesar di dunia! Tetapi karena PKI dianggap telah melakukan subversi dan makar, mk akhirnya terlarang dan klaim keanggotaan tsb sangat diragukan.
2) Kalaupun ada aparat yg percaya dg ideologi HTI maka itulah bukti bhw negara ini makin ringkih ketahanan nasionalnya. Sungguh menyedihkan kabar itu bagi saya. Tetapi sekali lagi itu hanya klaim sepihak dr anda."
Lantas saya tulis, "Ya untuk saat ini Bapak boleh menganggap itu hanya klaim sepihak dari saya. Tetapi, kita tidak tahu masa depan, khan, Pak? Dunia tidak mengira Uni Soviet akan hancur, tembok Berlin runtuh, dan Eropa bersatu di bawah *kekhilafahan* Uni Eropa. Dulu ketika dijajah VOC, mungkin Indonesia juga tidak mengira akan merdeka. Tentang ketahanan nasional yang ringkih, ideologi Islam (dan bukan ideologi HTI) telah memberikan jawabannya, Pak.
Meminjam tulisan Prof. Daniel M Rosyid di Jawa Pos 2 Juni kemarin, "Tugas utama khilafah adalah menegakkan syariah. Hanya dengan cara itu dicapai rahmatan lil 'alamin berupa keadilan dan kemakmuran bagi semua, tidak peduli agamanya. Keadilan mengandaikan kemajemukan dan keberagaman. Penghargaan pada kemajemukan itu dibangun di atas semangat saling kenal untuk kemudian saling berbuat baik, bukan saling mengeksploitasi. Pola interaksi yang setara dan saling menghormati, tidak untuk mendominasi, adalah jalan mempertahankan kekayaan kebudayaan lokal sebagai sebuah repertoire kepribadian bangsa. Islam tidak menghendaki penggantian kebudayaan dan kreativitas lokal, kecuali budaya yang mempertuhankan berhala serta menoleransi riba dan zina."
Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penerapan khilafah di Indonesia...
Inilah tanggapan beliau, "Sama saja anda pun tdk tahu masa depan bukan? Siapa tahu sistem yg anda jual juga tdk laku di Indonesia. Anda tdk usah kampanye HTI di forum ini. Cukup dg diskusi yg nalar saja. Forum saya bukan utk kampanye organisasi anda. Silakan di tempat lain atau di blog HTI saja."
Saya pun undur diri dan mengucapkan terima kasih. Ternyata, beliau men-delete komentar terakhir saya, dan mengedit komentarnya sendiri dg menambahkan poin ketiga di dalam komentarnya, "Tidak ada sistem di dunia yg dibuat manusia yg sempurna. Dan itu yg membuat demokrasi punya kekuatan selain kelemahan. Ia bs diterapkan dg mengikuti konteks masyarakat dan telah terbukti lbh baik ketimbang sistem yg lain. Kalau sistem khilafah yg dijual HTI belum ada contoh kongkritnya karena utopis. Anda ajan selalu memakai ujuran zaman Nabi tetapi pendukung demokrasipun berhak menggunakan referensi yg sama."
Kalaulah saya diperkenankan untuk menanggapi poin ketiga itu, saya akan menjawabnya dengan, "Tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna, Prof. Yang sempurna hanya sistem dari Allah Swt. Tetapi, sebaiknya Anda membandingkan secara apple to apple, membandingkan antara konsep dengan konsep, dan membandingkan antara praktek dengan praktek. Mengatakan sistem Islam (Islam saja, tanpa demokrasi) sebagai tidak mengikuti konteks masyarakat adalah bentuk kekalahan intelektual muslim dihadapan pengemban idelogi selain Islam."
Tetapi, barangkali tulisan Prof Daniel M Rosyid di Jawa Pos 2 Juni 2014 berikut ini lebih bisa memperjelas yang saya maksudkan, "Saat pusat ekonomi dunia bergeser ke Asia yang dipimpin Tiongkok, kekhalifahan Amerika Serikat yang sedang surut dan akan segera diganti mungkin oleh Tiongkok sebagai kekhalifahan baru. Fareed Zakaria menggambarkannya dalam The Post-American World. Konflik mutakhir di Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak bisa menerima kehadiran Tiongkok sebagai kekuatan setara. Di Indonesia, hanya Hizbut Tahrir yang konsisten menyerukan khilafah. Banyak orang mengambil sikap apriori pada konsep khilafah. Padahal, khilafah adalah konsep yang sedang diperjuangkan banyak negara nonmuslim. Gereja Katolik yang diimami Paus Fransiskus saat ini adalah sebuah khilafah. Khilafah Islam memiliki ciri tersendiri, salah satunya yang terpenting adalah memperlakukan semua warganya secara adil di depan hukum.
Sudah semakin jelas bahwa sistem keuangan global berbasis riba di bawah kekhalifahan kapitalisme AS itu gagal membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Bahkan gagal bagi masyarakat di negara penyokong sistem tersebut yang menyebut dirinya sebagai negara maju: Eropa dan Amerika Utara. Sistem itu mengandalkan pertumbuhan tak terbatas yang mengantarkannya pada berbagai rekayasa keuangan, yang kemudian hanya melahirkan ekonomi semu berbasis utang di atas penderitaan negara-negara dan rakyat miskin. Siapa pun penganut sistem riba dan keharusannya untuk tumbuh terus tanpa batas harus mengembangkan PLT nuklir dan selanjutnya menjajah negara lain. Abad ke-20 hingga awal abad ke-21 diwarnai oleh dua perang dunia serta invasi AS ke Afghanistan dan Iraq yang dipicu nafsu untuk menguasai sumber daya alam, terutama energi, juga memperluas lebensraum.
Sistem keuangan global ribawi adalah tantangan pertama kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi kita. Arsitektur dan SOP sistem keuangan kita praktis menjiplak arsitektur sistem keuangan negara-negara yang disebut maju tersebut. Itu saja sudah menandakan ketidakberdaulatan kita secara politik saat kita harus tunduk pada politik keuangan global yang ribawi tersebut. Sistem riba yang mengandaikan pertumbuhan tinggi akan secara lambat namun pasti memindahkan nilai tambah dari sektor primer ke sektor industri, lalu ke sektor jasa, dan akhirnya ke sektor keuangan. Bank besar adalah satu-satunya unit bisnis yang tidak bisa rugi karena akan mudah menimbulkan kegagalan sistemik dan oleh karena itu harus ditalangi. Itu keanehan utama dalam sistem ekonomi ribawi tersebut. Beberapa ahli keuangan tahu persis kelemahan sistem tersebut sehingga dimanfaatkan untuk kejahatan kerah putih bernilai triliunan rupiah.
Sistem keuangan ribawi itu mengandaikan model pembangunan yang terobsesi pada pertumbuhan tinggi. Bukti sudah menumpuk bahwa model pembangunan tersebut tidak saja eksploitatif dan merusak ekosistem bumi serta mensyaratkan PLTN, tapi juga menghasilkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan spasial yang luas. Indonesia mencatat rasio Gini 0,42 pada 2013, terburuk dalam sejarah modernnya. Sementara itu, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa menganga makin lebar. Dampak buruk obsesi pertumbuhan pada negara kepulauan terbukti lebih parah daripada negara benua seperti AS dan Tiongkok. Obsesi pertumbuhan tinggi menggeser economics of needs ke economics of wants. Begitu itu terjadi, semua cara dipakai untuk memenuhi keinginan yang tak mengenal batas tinggi energi tersebut. Prinsip halaalan thayyiban pasti diterabas dalam model ekonomi yang didorong oleh ekonomi keinginan.
Kemandirian ekonomi mensyaratkan kemerdekaan ekonomi yang dirasakan oleh semua warga masyarakat. Amartya Sen melihat pembangunan sebagai upaya pemerdekaan, development as freedom. Hanya sistem ekonomi zakatnonribawi yang memungkinkan kemerdekaan ekonomi itu. Transaksi-transaksi ekonomi terjadi tidak secara eksploitatif, namun berdasar pola-pola kesetaraan dan kemitraan, bagi hasil, dan bagi rugi. Pola syariah itu menguntungkan bagi semua warga masyarakat, tidak peduli apa pun agama dan kepercayaan mereka. Sejarah membuktikan bahwa kekhalifahan Islam bertahan hampir seribu tahun, sementara kekhalifahan AS belum berumur 200 tahun, tapi sudah terhuyung-huyung dilanda berbagai krisis keuangan serius.
Kemandirian ekonomi itu bisa dibangun melalui kedaulatan politik untuk membebaskan warga dari jebakan eksploitatif sistem ekonomi global dan arsitektur keuangannya yang kapitalistis. Itu semakin layak dilaksanakan jika Indonesia menggalang kerja sama multilateral dalam sebuah kekhalifahan alternatif yang memihak sistem ekonomi nonribawi yang berpihak pada sektor riil, mata uangnya berpatokan pada logam mulia, melarang pasar uang, apalagi pasar spekulatif.
Tugas utama khilafah adalah menegakkan syariah. Hanya dengan cara itu dicapai rahmatan lil 'alamin berupa keadilan dan kemakmuran bagi semua, tidak peduli agamanya. Keadilan mengandaikan kemajemukan dan keberagaman. Penghargaan pada kemajemukan itu dibangun di atas semangat saling kenal untuk kemudian saling berbuat baik, bukan saling mengeksploitasi. Pola interaksi yang setara dan saling menghormati, tidak untuk mendominasi, adalah jalan mempertahankan kekayaan kebudayaan lokal sebagai sebuah repertoire kepribadian bangsa. Islam tidak menghendaki penggantian kebudayaan dan kreativitas lokal, kecuali budaya yang mempertuhankan berhala serta menoleransi riba dan zina. Keluarga, bukan sekolah, adalah pilihan institusi untuk memupuk kecerdasan dan kepribadian masyarakat dengan semua keunikan lokalnya.
Menutup artikel ini, jika platform capres 2014 seharusnya ideologis, Islam memberikan banyak inspirasi ideologis yang menjawab tantangan kehidupan di abad ke-21 sebagai abad setelah kejayaan AS-Eropa-Kristen surut. Hanya Indonesia-Islam yang sanggup menandingi kebangkitan Tiongkok-Konfusius dan India-Hindu." (Prof. Daniel M Rosyid, Trisakti Bung Karno dan Islam, Jawa Pos 2 Juni 2014). ( Nurisma Fira)
sumber: https://www.facebook.com/nurisma.fira/posts/10152454229853571
() syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar