Ketua PBNU Tolak Koalisi Partai Berbasis Islam
Jakarta - Wacana pembentukan poros baru partai
politik berbasis Islam seperti poros tengah pada tahun 1999 ditentang
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Ia beralasan, hal itu dapat
menimbulkan dikotomi.
"Kita tidak ingin ada dikotomi koalisi
partai Islam dan non-Islam, karena kesannya menjadi primordial," kata
Said Aqil di Jakarta, Sabtu (12/4/2014) kemarin.
Menurut kiai
lulusan Universitas Ummul Qura Mekkah itu, hubungan antara agama dan
negara sudah selesai di Indonesia. Sehingga menurut dia, tidak relevan
lagi dikotomi antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis.
"Di Indonesia, persoalan mendasar kenegaraan tersebut sudah selesai, tinggal bagaimana menyejahterakan rakyat," katanya.
Hal
itu, lanjut dia, berbeda dengan di Timur Tengah, di mana hubungan
antara agama dan negara belum menemukan titik temu sehingga sering
sekali terjadi konflik antaragama dan negara.
"Yang penting
kepentingan bangsa didahulukan, karena kalau negara maju, umat Islam
sebagai mayoritas juga akan maju," tambah Said Aqil.
Ditanya
apakah PBNU akan mengusulkan calon presiden atau wapres kepada partai
politik, ia menegaskan PBNU tidak ikut dalam politik praktis.
"Itu urusan PKB, tetapi tentu dengan tidak meninggalkan PBNU, tetap menjaga komunikasi dan tukar pendapat," katanya.
Said
Aqil mengatakan NU memiliki agenda yang lebih besar dari partai politik
karena urusan NU bukan soal kekuasaan, melainkan soal kebangsaan.
Di
bawah komando Amien Rais, partai-partai Islam berkoalisi dan membentuk
poros tengah pada 1999 dan berhasil mendudukkan KH Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) sebagai presiden, mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam
pemilihan yang dilakukan di MPR.() tribunnews.com/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar