Purwakarta--Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Purwasuka (Purwakarta, Subang dan Karawang) gelar talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) dengan tema Bahaya Liberalisasi Jaminan Sosial, Sabtu (15/3) di Hotel Grand Situ Buleud Purwakarta. Dalam acara yang dihadiri sekitar 300 peserta terdiri dari para ulama, tokoh, aktivis mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Dalam pemaparannya, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Dr. Arim Nasim menyatakan UU SJSN, UU BPJS dan JKN merupakan bentuk kedzaliman Negara terhadap umat. Setelah umat dirugikan dengan banyaknya SDA yang dirampok oleh asing, kini rakyat dipaksa untuk membayar asuransi untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan.
Menurut Arim, seharusnya negara menjamin kesehatan gratis bagi seluruh rakyat melalui dana yang didapatkan dari pengelolaan SDA inonesia yang melimpah. Bukan malah memberikan SDA kepada asing dan memaksa rakyat untuk gotong royong menanggung kesehatan.
" Negara telah melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan kesehatan gratis bagi rakyat" Ujar Arim Nasim.
Di sesi tanya jawab Mantan Ketua FPI Purwakarta Ust. Asep menyatakan seharusnya HTI melakukan sosialisasi bahaya BPJS dan SJSN ini. Bahkan ditimpali oleh peserta yang lain agar HTI melakukan sosialisasi ini hingga tingkat RT.
Arim Nasim menyatakan bahwa HTI telah melakukan upaya mencegah UU SJSN dan BPJS ini sejak tahun 2005 bahkan hingga kini HTI terus melakukan upaya agar UU ini ditolak bahkan tidak sekedar menolak UU ini, HTI menolak segala UU yang bertentangan dengan Islam serta mendorong umat agar memperjuangkan sistem Islam.
Terkait usulan agar HTI melakukan sosialisasi bahaya UU SJSN dan UU BPJS maka HTI di daerah telah melakukan upaya itu serta akan menyiapkan tim untuk mengujungi masyarakat. Bahkan HTI menghimbau agar para tokoh dan ulama serta aktivis bersama-sama mensosialisasikan bahaya UU ini.
0 komentar:
Posting Komentar