JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, potensi pendapatan RI bisa mencapai Rp 15 ribu triliun pertahun, terutama dari penerimaan royalti sektor energi. Namun, penerimaan tersebut hanya sedikit yang masuk ke dalam kas negara akibat adanya korupsi maupun gratifikasi.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, kecilnya penerimaan negara disebabkan karena adanya kebocoran sektor pajak, baik dari institusi maupun wajib pajaknya. Praktik korupsi penerimaan royalti energi ini dinilai masih marak terjadi di daerah yang kaya sumberdaya alam sehingga perlu segera diperbaiki.
"Sektor pajak masih terjadi kebocoran pajak. KPK menghitung pendapatan Indonesia, bisa mencapai capai Rp 15 ribu triliu pertahun. Itu jika semua royalti energinya dibayar semua. Tapi semua royaltinya dikantongi oleh pejabat daerah. Ini yang harus diperbaiki supaya praktek ini tidak berlangsung," ungkap Abraham Samad dalam acara Diklatnas Lemhanas HIPMI, di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis (20/2).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, apabila penerimaan negara mencapai Rp 15 ribu triliun/tahun, maka tiap penduduk akan bisa mendapat Rp 20 juta perbulan. Dengan demkian, maka dipastikan tidak ada lagi masyarakat miskin dan tidak memiliki hunian serta kondisi infrastruktur juga akan baik.
Namun, pada kenyataannya masih sangat banyak penduduk miskin di Indonesia, yang pada 2013 menembus 29 juta orang atau 11% dari total penduduk. Jumlah tersebut dinilai setara dengan seluruh penduduk Malaysia.
"Ini memprihatinkan karena RI begitu kaya. Pengangguran juga sudah menembus 25 juta orang, utang luar negeri kita mencapai Rp 2.286 triliun, bayangkan bunganya," tutur Abraham.
Untuk mengatasi korupsi, menurut dia, tidak cukup dari upaya pemerintah. Tapi juga membutuhkan bantuan semua pihak guna melakukan pencegahan.
Dalam hal ini para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI ini diharapkan bisa membantu KPK untuk aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya imbau pengusaha jangan berikan sesuatu ke PNS dan penyelenggara negara karena itu berbahaya," katanya.
Ketua BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari mengapresiasi dukungan KPK kepada HIPMI dan upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi. Data KPK juga menyadarkannya bahwa penerimaan negara menyusut karena adanya korupsi.
Dia juga mengaku cukup terkejut dengan data tersebut karena jumlahnya sangat besar. Namun dia menyatakan yang diperlukan HIPMI adalah kemudahan menjalankan usaha tanpa dibebani korupsi.
"Saya kira sikap HIPMI sama, yang pengen Indonesia bersih bukan cuma KPK. Kita cuma mau kerja enak aja, kalau sudah efektif efisien, nggak ada lagi yang korupsi. Korupsi akan ngurangin keuntungan kita," katanya.
Untuk itu dia berharap semua aparatur negara termasuk KPK supaya berbenah diri. Dengan demikian iklim usaha dipastikan akan menjadi baik dan pengusaha pemula bisa berkembang.() pikiran-rakyat.com/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar