JAKARTA - Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terima suap sebesar 400.000 US Dollar. Masih ingat di ingatan kita mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ini orang yang paling menentang keras vonis Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas atas keputusan MK tersebut membuat Rubi Rubiandini kebakaran jenggot dan menentang ketok palu MK.
Mahfud MD yang saat uji materi Undang-undang tersebut masih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi pun ikut angkat bicara. Menurutnya, kala itu MK memang sudah mengendus adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek mafia hukum.
"Dan sekarang terbukti dengan adanya penanangkapan ini. Rudi ini adalah salah seorang dari BP Migas yang sangat kebakaran jenggot. Dia tidak terima sama sekali vonis MK, dia menyerang vonis MK hanya karena baca di media, belum melihat putusannya," kata Mahfud MD saat berbincang dengan Tribunnews, Rabu (14/8/2013).
Mahfud menjelaskan bahwa dirinya pernah berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik kala itu soal rencana pembubaran BP Migas. Momentum itu kata Mahfud, Jero meminta adanya perbaikan Undang-undang dan sangat butuh pertolongan MK.
"Jadi di dalam sebuah perbincangan pak Jero Wacik agar segera ada perbaikan Undang-undang dan perlu dukungan dari MK,"ujarnya.
Mahkamah Konstitusi, lanjut Mahfud saat UU Migas diajukan untuk diuji materi memang sudah mengindikasi adanya praktik mafia di dalam tubuh BP Migas.
"Kementerian ESDM juga sudah meminta agar ada pembentukan segera sebuah badan baru,"ujarnya.
Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan BP Migas menjadi SKK Migas. Hal tersebut diputuskan sebagai bagian dari uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
"Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut MK keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasaian pemerintah," kata Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012) lalu.() tribunnews.com, 14/08/2013
0 komentar:
Posting Komentar