Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, menilai pemerintah SBY adalah pemerintah yang sangat produktif menumpuk utang. Pemerintah ini tidak hanya mengeruk pajak dari rakyat untuk digunakan membiayai pemerintahan yang korup, tapi juga mengambil utang luar negeri.
"Dengan utang mereka menggadaikan keselamatan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," kata Salamuddin, di Jakarta, Senin (1/10).
Menurutnya, hingga Juli 2012 posisi utang Luar negeri Indonesia mencapai US$243.254. Sejak tahun 2006 utang luar negeri pemerintah dan swasta meningkat rata-rata US$18.548 atau Rp176,206 triliun setiap tahun.
Utang Luar Negeri pemerintah saja mencapai US$119.525. Sejak tahun 2006 utang luar pemerintah meningkat antara Rp 80 - 100 triliun setiap tahun. Sementara utang dalam negeri pemerintah sampai dengan September 2012 mencapai Rp. 975,946 triliun, rata -rata 40 sampai dengan 50 triliun setahun.
Dengan demikian jika diakumulasikan utang pemerintah baik dari luar maupun dalam negeri mencapai Rp. 2.111 trilyun. Utang yang sangat besar ini selama 8 tahun digunakan SBY untuk membiayai kekuasaan yang korup.
"Selama menjalankan kekuasaan rezim SBY akan terus menumpuk utang. Itulah agenda seluruh kunjungan presiden yang sangat sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ini," kata dia.
Namun pada sisi lain utang yang diperoleh dan pajak yang dikeruk dari rakyat, tidak pernah dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dibagi-bagikan sebagai gaji, tunjangan pejabat negara, anggota DPR, dan elite politik lainnya.
"Tindakan SBY yang terus menumpuk utang harus dihentikan," kata dia.() itoday.co.id
0 komentar:
Posting Komentar