Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menilai utang Indonesia yang hampir menyentuh Rp 2.000 triliun tidak masalah, asal jangan dibuat untuk subsidi BBM yang tidak produktif.
Hal ini disampaikan oleh Senior Country Economist Indonesia Resident Mission ADB Edimon Ginting, dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
"Utang Indonesia hampir menembus Rp 2.000 triliun itu tidak masalah asalkan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengurangan angka kemiskinan dan lainnya," kata Edimon.
Tetapi, kata Edimon, sangat disayangkan apabila utang sebesar itu kebanyakan digunakan untuk subsidi BBM yang terlampau besar yang tahun depan dipatok Rp 139,8 triliun.
"Subsidi BBM itu mencapai 22% dari anggaran belanja negeri ini, sangat besar. Utang banyak asal jangan buat subsidi BBM lah, kan sudah terang semakin murah harga BBM membuat anggaran kita defisit," jelasnya.
Menurut Edimon, tidak masalah subsidi BBM dicabut asal dialihkan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, penurunan kemiskinan, dan sebagainya.
"BBM harganya murah, dan lebih dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya, orang miskin tidak menikmati subsidi BBM, kalau dicabut subsidinya tidak masalah, toh yang kita tetap bisa mampu beli mobil baru, asal tahu harga mobil di Indonesia itu jauh lebih mahal dari negara-negara lain, tapi tetap mampu belikan dan tidak salah lagi ngisinya BBM subsidi juga," tandas Edimon.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto meminta Presiden SBY untuk menghapuskan subsidi BBM. Karena subsidi BBM menggerus anggaran dan membuat pembangunan infrastruktur terbengkalai.
"Dengan pertimbangan bahwa dana saving (penghematan) dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, maka Kadin akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi dan bahkan meniadakan sama sekali subsidi BBM," tutur Suryo.
Di depan SBY, Suryo menyatakan, beban APBN saat ini sudah sangat berat karena subsidi BBM yang terlalu besar, bahkan tahun ini mencapai Rp 216 triliun sementara alokasinya tidak tepat sasaran alias dinikmati pihak-pihak tak berhak.
"Keprihatinan dunia usaha adalah bahwa tingginya beban subsidi BBM pada APBN akan menyebabkan tersisihnya pembangunan sektor lain yang mendesak. Kadin berharap dengan berkurangnya beban APBN untuk subsidi BBM, maka saving yang terjadi dapat dialokasikan kepada Daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak," papar Suryo.
Suryo juga pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga satu liter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.
Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.
"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.() detik.com
0 komentar:
Posting Komentar