JAKARTA-- Di balik sikap keukeh pemerintah meloloskan pembahasan RUU Kamnas diduga kuat sarat kepentingan politik pemerintahan SBY-Boediono yang sebentar lagi akan selesai.
Jaminan keamanan akan menjadi jualan politik keberhasilan SBY di tengah kegagalan dia dalam banyak sektor, terutama penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi.
Demikian ditegaskan Direktur Program Imparsial Al Araf, saat menggelar konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (25/9).
"Selain substansinya yang sangat debatable, juga ada aroma politik sangat kuat, yang sengaja diagandekan oleh pemerintahan SBY saat jelang akhir jabatan. Ini akan jadi jualan keberhasilan SBY, yaitu jaminan keamanan nasional, di tengah banyak kegagalan dia selama ini, katakan soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tegas Al.
Tak hanya itu, agenda setting di balik RUU Kamnas lerat kaitannya dengan kepentingan politik SBY pada 2014 mendatang.
"Ibarat kata, tentara-tentara dia manjakan dulu, agar stabilitas kekuasaan dia tetap terjamin dan bukan tidak mungkin menjadi kekuatan penopang dia untuk 2014, baik bagi kepentingan partai maupun keluarga presiden sendiri seandainya ada yang mau maju nanti," lanjutnya.
Dugaan lain menurut mantan Dosen Universitas Pertahanan itu adalah kepentingan politik DPR dalam pembelian Alutsista oleh Kementerian Pertahanan. Bahwa sekarang Pansus DPR RI seperti 'tunduk' pada pemerintah dan memberi sinyal setuju memperlihatkan adanya tukar guling kepentingan antara pemerintah dan DPR.
"Bagaimana tidak? Dulu Pansus sepakat menolak draftnya, tapi sekarang malah ada kecendrungan untuk menerima dan melanjutkan pembahasan. Ini kan kita jadi curiga. Jangan-jangan ada kesepakatan lain di balik ini. Bisa saja soal bisnis senjata atau alutsista. Jadi ini sangat disayangkan sikap Pansus seperti ini. Kalau mereka konsisten, maka kami harap sekali ini dihentikan saja. Kembalikan lagi saja pada pemerintah," tandas Araf.() mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar