Rapat-rapat DPR sering tertunda karena tidak memenuhi kuorum lantaran anggota dewan mangkir. Namun, belum pernah kunjungan kerja ke luar negeri batal karena anggota DPR menarik diri atau membatalkan diri tak ikut melawat sehingga jumlah yang berangkat tidak kuorum.
Banyak juga anggota DPR tidak mengunjungi konstituen mereka di daerah pemilihan saat reses, tetapi mereka menerima uang reses. Tugas mengunjungi konstituen diganti dengan jalan-jalan ke mancanegara.
Dalam tugas paling utama pun anggota DPR sering mengabaikan. Target legislasi selalu kedodoran. Untuk tahun ini saja, misalnya, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional, baru 12 RUU dibereskan. Lebih mengenaskan lagi, banyak UU berkualitas rendah. Buktinya gugatan atas UU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sering dikabulkan MK.
Meski banyak tugas di DPR terbengkalai, studi banding ke luar negeri selalu beres. Banyak alasan bisa dikarang untuk memuluskan studi banding ke luar negeri. Alasan yang paling sering muncul ialah kunjungan kerja itu sudah direncanakan dan dianggarkan.
Akibatnya, kunjungan dengan alasan yang tidak masuk akal pun muncul.
Bayangkan, DPR merasa perlu melakukan studi banding ke Turki dan Denmark hanya untuk mempelajari perubahan logo Palang Merah. Juga DPR merasa perlu ke Brasil tatkala membahas RUU Desa. Pernah pula DPR ke Afrika Selatan untuk belajar Pramuka.
Terlalu banyak kejanggalan alasan DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Mereka pun tidak segan-segan menghina kecerdasan publik.
Kita tahu DPR memiliki hak bujet. Dengan hak konstitusional itu rupanya DPR mengira mereka bisa sesuka hati merancang bujet untuk mengukuhkan alasan pelesiran
ke luar negeri.
Daripada terus mendapat kritik dan hujatan, lebih baik DPR berterus terang membuat anggaran jalan-jalan. DPR butuh jalan-jalan untuk penyegaran, untuk menambah wawasan dan 1.001 alasan lain. Jangan berkedok di balik studi banding karena tidak ada yang dipelajari dan tidak ada yang dibandingkan selama jalan-jalan ke luar negeri itu.
Tidak usah tanggung-tanggung, sekalian saja jalan-jalan yang jauh ke Kutub Utara atau refreshing ke Kutub Selatan. Atau bahkan berkunjung ke bulan, ke matahari, atau sekalian ke bawah tanah. Terus terang agendakan semua itu sebagai jalan-jalan, daripada mengatakan studi banding dan mengarang alasan untuk menangkis berbagai cemoohan publik.
Tidak semua fraksi DPR membolehkan anggota pelesiran ke luar negeri dengan anggaran negara. Kita patut memberi apresiasi kepada Gerindra yang melarang anggota mereka ke luar negeri dalam satu tahun terakhir. Untuk itu, Gerindra telah menghemat anggaran negara sebesar Rp25 miliar.
Namun, kita ragu langkah Gerindra diikuti fraksi lain. Moratorium kunjungan ke luar negeri masih terlalu mewah bagi DPR yang haus gengsi.() mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar