PENYERAPAN anggaran belanja empat institusi hingga triwulan II tahun 2012 dinilai masih 0%. Keempatnya ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Dewan Kehutanan Nasional.
Hal tersebut dikemukakan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Tim itu terdiri dari Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.
"Ini, yang empat (institusi) nol semua. Belum ada penjelasan. Padahal, kita sudah bertanya berkali-kali," ujar Mardiasmo.
Mardiasmo menambahkan seharusnya setiap kementerian/lembaga/lembaga negara (K/L/LN) memiliki perencanaan dalam penyerapan anggaran mulai Januari hingga Desember, yang dijalankan dengan disiplin.
"Jangan sampai di tengah sangat slow, lalu digenjot di dua bulan terakhir. Kita ingin merata di setiap bulan. Ini akan menguntungkan masyarakat karena akan mendapatkan layanan dari awal sampai akhir tahun," ujarnya.
Masih rendah
Secara umum, berdasarkan laporan TEPPA, serapan khusus belanja modal 43 K/L/LN masih rendah. Hingga saat ini baru 25 institusi yang kemampuan identifikasi paket pengadaannya di atas 60%. Sebanyak 37 institusi di bawah 60% dan 25 institusi tidak memiliki kejelasan pelaksanaan sehingga dikhawatirkan akan menumpuk di akhir tahun.
Kuntoro mengungkapkan masih banyak institusi yang belum memulai proses pengadaan lelang pada medio tahun ini. Padahal, hal itu menjadi indikator bagi tren realisasinya.
"Akan ada 25 K/L/LN yang (serapannya) akan menumpuk di akhir tahun. Patut menjadi tanda tanya kenapa dari Oktober ke Desember tiba-tiba penyerapannya tinggi sekali," ujarnya.
Hingga Juni 2012 baru lima institusi yang mampu melelang paket kegiatan secara signifikan. Kelimanya ialah Badan Kepegawaian Negara 100%, BP Batam 94%, BPKP 81,5%, Kementerian Pekerjaan Umum 79,6%, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 67,3%.
Evaluasi TEPPA atas kinerja K/L/LN tersebut berangkat dari kekecewaan Presiden atas rendahnya realisasi anggaran pada 2011 yang hanya 87,2%. Kala itu, realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun.
Saat menanggapi evaluasi TEPPA, Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni menyatakan pihaknya hingga saat ini baru menyerap 4% dari total anggaran Rp1,9 triliun lantaran menunggu revisi APBN-P yang kedua.
Kelambatan penyerapan itu, akunya, juga akibat belum cairnya dana Rp578 miliar untuk proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang periode Januari-Juni karena masih diberi tanda bintang (diblok) oleh DPR.
"Jadi, bukan kinerja buruk. Kami masih menunggu revisi APBN-P yang kedua," kilahnya.(X-5)
nurulia@mediaindonesia.com
mediaindonesia.com
Hal tersebut dikemukakan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Tim itu terdiri dari Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.
"Ini, yang empat (institusi) nol semua. Belum ada penjelasan. Padahal, kita sudah bertanya berkali-kali," ujar Mardiasmo.
Mardiasmo menambahkan seharusnya setiap kementerian/lembaga/lembaga negara (K/L/LN) memiliki perencanaan dalam penyerapan anggaran mulai Januari hingga Desember, yang dijalankan dengan disiplin.
"Jangan sampai di tengah sangat slow, lalu digenjot di dua bulan terakhir. Kita ingin merata di setiap bulan. Ini akan menguntungkan masyarakat karena akan mendapatkan layanan dari awal sampai akhir tahun," ujarnya.
Masih rendah
Secara umum, berdasarkan laporan TEPPA, serapan khusus belanja modal 43 K/L/LN masih rendah. Hingga saat ini baru 25 institusi yang kemampuan identifikasi paket pengadaannya di atas 60%. Sebanyak 37 institusi di bawah 60% dan 25 institusi tidak memiliki kejelasan pelaksanaan sehingga dikhawatirkan akan menumpuk di akhir tahun.
Kuntoro mengungkapkan masih banyak institusi yang belum memulai proses pengadaan lelang pada medio tahun ini. Padahal, hal itu menjadi indikator bagi tren realisasinya.
"Akan ada 25 K/L/LN yang (serapannya) akan menumpuk di akhir tahun. Patut menjadi tanda tanya kenapa dari Oktober ke Desember tiba-tiba penyerapannya tinggi sekali," ujarnya.
Hingga Juni 2012 baru lima institusi yang mampu melelang paket kegiatan secara signifikan. Kelimanya ialah Badan Kepegawaian Negara 100%, BP Batam 94%, BPKP 81,5%, Kementerian Pekerjaan Umum 79,6%, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 67,3%.
Evaluasi TEPPA atas kinerja K/L/LN tersebut berangkat dari kekecewaan Presiden atas rendahnya realisasi anggaran pada 2011 yang hanya 87,2%. Kala itu, realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun.
Saat menanggapi evaluasi TEPPA, Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni menyatakan pihaknya hingga saat ini baru menyerap 4% dari total anggaran Rp1,9 triliun lantaran menunggu revisi APBN-P yang kedua.
Kelambatan penyerapan itu, akunya, juga akibat belum cairnya dana Rp578 miliar untuk proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang periode Januari-Juni karena masih diberi tanda bintang (diblok) oleh DPR.
"Jadi, bukan kinerja buruk. Kami masih menunggu revisi APBN-P yang kedua," kilahnya.(X-5)
nurulia@mediaindonesia.com
mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar