SENGKETA lahan seperti tak surut melanda negeri ini. Negara seperti tak berdaya bahkan gagal mencegah dan menyelesaikannya.
Konflik lahan paling mutakhir terjadi antara warga Danau Lancang, Tapung Hulu, Kampar, Riau, dan PT Andalan Riau Karya Abadi. Pada peristiwa Minggu (29/7), warga membakar 70 rumah karyawan dan kantor perusahaan.
Sebelumnya, konflik lahan terjadi antara warga Limbang Jaya, Tanjung Laut, Ogan Ilir, Sumatra Selatan dan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. Pada peristiwa Jumat (27/7) itu, bocah berusia 12 tahun Angga bin Darmawan tewas dan lima orang lainnya menderita luka-luka.
Ironisnya, kedua peristiwa itu berlangsung kurang dari lima hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat negara menyelesaikan konflik agraria secara adil, damai, dan tertib.
"Bikin tim terpadu, selesaikan dengan baik, semangatnya jangan disingkirkan rakyat kita, tapi diajak ke situ. Tapi diingatkan jangan berbuat anarkistis. Ekonomi baik, pertumbuhan juga baik, di situ itu baru adil," kata Presiden dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi bidang hukum di Kejaksaan Agung, Rabu (25/7).
Kasus Kampar dan Ogan Ilir hanyalah dua dari 8.000 lebih kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan warga. Ketika sengketa berubah menjadi konflik, selalu jatuh korban di pihak warga. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup, dari Januari hingga Juli, terdapat 23 korban meninggal terkena tembakan. Celakanya, nyaris dalam setiap konflik, polisi cenderung berpihak kepada perusahaan. Padahal, Polri semestinya melayani dan melindungi rakyat.
Lebih celaka lagi, aparat gemar menggunakan pendekatan represif kepada rakyat, bukan persuasif apalagi preventif. Itulah sebabnya korban tewas atau luka kebanyakan akibat terkena tembakan aparat.
Kita tentu menuntut tanggung jawab Polri. Kita menginginkan Polri bertindak lebih arif dalam setiap konflik. Akan tetapi, kita memahami Polri kerap dihadapkan pada dilema ketika menghadapi konflik lahan. Dalam hal ini, Polri dipaksa menjadi semata pemadam kebakaran.
Hulu persoalan sesungguhnya ialah kegagalan negara melaksanakan reformasi agraria. Kegagalan itu tampak dari ketidakadilan distribusi lahan. Saat ini sekitar 20 juta petani guram tak memiliki tanah sejengkal pun, tapi segelintir pengusaha menguasai jutaan hektare lahan.
Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitas sebagai kandidat presiden ataupun presiden, berulang kali berjanji melaksanakan reformasi agraria.
Pada kampanye Pemilu Presiden 2009, Yudhoyono berjanji membagikan 9,3 juta lahan telantar kepada rakyat. Kemudian, pada 2010, di Istana Bogor, Yudhoyono menegaskan kembali komitmennya pada pembaruan agraria.
Presiden Yudhoyono wajib memenuhi janjinya. Tuntutan warga atas lahan yang sering kali berujung konflik merupakan ekspresi rakyat menagih janji Yudhoyono agar sungguh-sungguh melaksanakan reformasi agraria.
sumber: mediaindonesia.com, 30/07/2012
0 komentar:
Posting Komentar