Oleh: Nia Amalia, S.P. (Muslimah HTI DPD II
Tulungagung)
Semestinya umat Islam sudah
merasa cukup diperdaya oleh sistem demokrasi. Pasalnya, selama ini umat hanya
memilih orang Islam, tetapi bukan memilih sistem Islam. Bagaimana tidak, di berbagai bidang sudah jelas
keterpurukan umat yang diakibatkan oleh sistem, di bidang
politik tidak pernah sepi oleh
berbagai fakta terkuaknya para politisi hitam yang merampok uang rakyat hingga
miliaran rupiah. Di bidang sosial, sepanjang 2014 kriminalitas terus meningkat tidak hanya jumlahnya,
namun juga jenis operandinya. Konflik horisontal akibat pergesekan kepentingan
terus mewarnai dalam beberapa pemilihan
di berbagai daerah. Para pelajar, mahasiswa yang semestinya menjadi
generasi harapan masa depan justru banyak yang terlibat dalam pergaulan bebas
dan narkoba. Di bidang ekonomi,
angka kemiskinan dan pengangguran semakin mengkhawatirkan. Biaya kesehatan dan
pendidikan semakin melambung tinggi tidak terjangkau. Hal ini diperparah dengan kenaikan BBM, LPG dan
Listrik. Kesenjangan ekonomi semakin lebar dan optimisme diperkirakan
akan terus meredup pada tahun-tahun mendatang.
Seharusnyanya umat sadar bahwa sampai kapan
pun bahwa demokrasi mustahil memperjuangkan
aspirasi publik, apatah lagi kepentingan umat Islam. Pasalnya, demokrasi yang
ditegakkan di manapun akan selalu mensyaratkan sekularisme, pemisahan agama
dari kehidupan, dan pemisahan agama dari pemerintahan. Fakta umat Islam saat ini yaitu gagal
mengelaborasi persoalan yang mereka hadapi dengan solusi tercerahkan yang semestinya diambil. Solusi
yang dipilih tidak berkorelasi dengan persoalan yang sesungguhnya. Akibatnya,
umat berada di labirin yang membingungkan, tak tahu arah mana yang seharusnya
ditempuh. Sehingga dari berbagai
fakta keterpurukan tadi, disadari ada 6 kedaruratan yang tercipta akibat sistem
demokrasi, yaitu :
1.
Indonesia Darurat Narkoba
Peredaran
narkotika dan obat berbahaya (narkoba) sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia
sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Berdasarkan
hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan
Puslitkes UI pada 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% atau
setara dengan 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10
tahun hingga 59 tahun. Angka prevalensi diprediksikan meningkat menjadi 2,8%
(5,1 juta orang) pada 2015. Tren
penyalahgunaan narkoba saat ini didominasi ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin,
kokain, dan obat-obatan Daftar G. Itulah sebabnya, Koordinator Gerakan
Masyarakat Antimadat (Geram) Heru Purwoko di Jakarta, mendesak pemerintah segera menetapkan kondisi
darurat narkoba. “Ini kondisinya sudah sangat gawat. Indonesia sudah dalam
kondisi darurat narkoba,” tegasnya. Menurut
Heru, pemerintah perlu mengampanyekan perang terhadap narkoba. Mereka pun harus
menghukum berat pengedar, terutama dari jaringan internasional, daripada para
remaja yang rusak.
Sebagian besar penyalah guna narkoba ialah remaja
berpendidikan tinggi. Berdasarkan data BNN, sedikitnya 15 ribu orang setiap
tahun mati akibat penyalahgunaan narkoba dan kerugian negara mencapai Rp50
triliun per tahun. Peminat narkoba tidak kesulitan mencari pasokan.
Meski aparat berhasil menyita narkoba, perkiraan yang lolos masih lebih besar.
Sepanjang 2012, BNN sudah 12 kali memusnahkan narkoba. Total yang telah
dimusnahkan sebanyak 28.062 gram sabu-sabu, 44.389 gram ganja, 10.116 gram
heroin, dan 3.103 butir ekstasi.
Narkoba terus membanjiri negeri ini lewat darat,
laut, dan udara. BNN menangkap seorang pria dari komplotan pengedar narkoba
jenis sabu-sabu di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Narkoba seberat 713,2 gram
itu dikemas dalam bungkusan kopi instan. Sebelumnya,
pada Senin (28/5), BNN mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis ekstasi
sekitar 1,5 juta butir dari China yang melibatkan anggota TNI. Anggota TNI itu
langsung dinonaktifkan. Ekstasi tersebut lolos dari Pelabuhan Tanjung Priok,
Jakarta. Itu merupakan penyelundupan ekstasi terbesar ke Indonesia dalam 10
tahun terakhir. Deputi Pemberantasan
Narkoba BNN Benny Mamoto membenarkan 90% narkoba masuk melalui jalur laut.
(mediaindonesia.com, 30/5/2012).
2.
Indonesia Darurat Kedaulatan
Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan Sayuti Asyathri di
Jakarta, Senin (20/2/2012) di hadapan sejumlah kader PDK mengungkapkan "Bersamaan
dengan tingkat apresiasi terhadap partai dan kepemimpinan nasional yang berada
pada tingkat yang amat mengkhawatirkan, kedaulatan dan martabat negara bangsa
menjadi objek empuk negara negara asing yang memiliki tradisi dominasi dan
hegemoni."
Menurut
Sayuti, ketidakmampuan pemerintah untuk berdiri tegak menghadapi kasus impor
sampah beracun dari Belanda dan Inggris, merupakan indikasi yang sangat kuat
bahwa pemerintah tidak bisa lagi menjadi pilar pengawal dan penjaga kedaulatan
dan martabat bangsa.
Menurutnya,
logika publik yang sangat sederhana memahami bahwa, impor sampah beracun
tersebut merupakan penghinaan terhadap Indonesia dan sangat memperburuk citra
bangsa Indonesia yang harus dijaga kedaulatan dan martabatnya.
"Harus
diakui bahwa, kasus sampah beracun tersebut hanyalah salah satu di antara
banyak tragedi rusaknya kedaulatan dan martabat -Indonesia," ujarnya (mediaindonesia.com).
|
|
3. Indonesia Darurat Pangan
Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko
di Jakarta, Rabu (15/10) mengungkapkan “pangan Indonesia selama 10 tahun
terakhir atau sepanjang pemerintahan SBY mengalami kondisi "darurat".
Indikatornya, menurunnya jumlah petani, lahan pertanian serta tingginya impor
pangan.”
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang
2003-2013, jumlah petani dan nelayan terus menurun dari 31 juta jiwa menjadi 26
juta jiwa."Sementara lahan pertanian terus menyusut sekitar 100 ribu-110
ribu hektare per tahun. Padahal kapasitas pencetakan sawah hanya 20 ribu
hektare per tahun. Defisitnya masih sangat besar," ujarnya. Buruknya
realisasi hasil pertanian yang masuk dalam sasaran pencapaian produktivitas
pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, gula dan daging juga membuat
kondisi pangan dalam negeri terus terpuruk. Ditambah lagi impor pangan terus
meningkat sejak 10 tahun terakhir dari sekitar tiga miliar dolar AS per tahun
menjadi 14 miliar dolar AS per tahun."Impor pangan ini membuat petani dan
nelayan jadi malas karena harga jual mereka tertekan," ujarnya. Karenanya,
Tejo berharap pemerintah baru yang dipimpin Jokowi-JK nantinya bisa memperbaiki
kondisi pangan saat ini sesuai janji kampanyenya (republika.co.id).
4.
Indonesia Darurat Kekerasan Anak
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
antara Komisi VIII DPR RI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kepala
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polda Metro Jaya, Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, Komisi Nasional
Perlindungan Anak, serta Aliansi Menolak Perdagangan Orang NTT (Ampera NTT) terungkap bagaimana kondisi darurat kekerasan
seksual pada anak dan perempuan belum juga mereda. Selain kehebohan
kejahatan kekerasan seksual pada anak TK yang terungkap awal tahun, kasus human
trafficking atau perdagangan orang yang berdalih pemberian lapangan pekerjaan
tetapi berujung pada belitan prostitusi terus saja bermunculan memakan korban
sebagian besar perempuan dan anak.
Dalam beberapa bulan terakhir, saat fokus
masyarakat terarah pada keriuhan situasi politik pasca pemilu legislatif dan
pilpres, perdagangan anak berujung prostitusi ditemukan terjadi di berbagai
wilayah diantaranya Aceh, Bali, JawaBarat, Jawa Tengah, NTT dan Jakarta. Kabar
perdagangan orang terkini dari Jakarta terkuak saat KPAI bersama penegak hukum
menggerebek wilayah remang-remang di Kalijodo, Jakbar dan menemukan korban 24
perempuan, sebagian masih berusia di bawah 18 tahun, asal Jawa Barat untuk
dijadikan pekerja seks.
5.
Indonesia Darurat Korupsi.
Anggota BPK yang juga peserta
konvensi capres PD Ali Masykur Musa menilai Indonesia darurat korupsi. Langkah
yang dinilai efektif untuk memberantas korupsi adalah memiskinkan koruptor. "Saya setuju atas darurat
korupsi, strategi pemiskiann itu lebih pas untuk sistem hukum di
Indonesia," kata Ali Masykur saat berkunjung ke kantor detikcom di Jl
Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).
Menurut Ali Masykur ada
dua opsi membuat jera koruptor. Selain pemiskinan koruptor, masih ada pilihan
hukuman mati. Namun solusi yang pas di Indonesia adalah pemiskinan koruptor. "Dengan pemiskinan koruptor menurut
saya lebih manusiawi dan lebih efektif untuk mengembalikan uang negara. Kalau
pemiskinan yang kena bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya, jadi lebih
efektif," katanya. BPK
menemukan fakta bahwa otonomi daerah justru meningkatkan korupsi. Ada 311
kepala daerah terjerat korupsi, bahkan sepanjang tahun 2012 ada penyalahgunaan
dana hibah dan dana bansos sebesar Rp 9,7 triliun. "Pada tahun 2012
penyalahgunaan bansos dan hibah Rp 9,7 triliun, 12% dari total Rp 75,7 triliun
anggaran bansos secara nasional," kata Ali Masykur (detik.com).
6.
Indonesia Darurat Pornoaksi dan Pornografi
Anggota
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution meminta kepada
Pemerintah untuk menetapkan Indonesia darurat pornografi atau pornoaksi. Hal ini menyusul terungkapnya bisnis situs
video porno yang pemerannya melibatkan anak-anak Indonesia usia 10-12
tahun.“Bangsa ini harus jujur, Indonesia darurat pornografi dan pornoaksi.
Negara harus hadir dan berani menegakkan hukum utamanya kepada penguasa dan
pengusaha pornografi. Bukankah video porno dijual bebas di depan kantor-kantor
negara?” tegas Maneger kepada hidayatullah.com,
Rabu (26/02/2014) sore. Seperti diberitakan banyak media,
Bareskrim Mabes Polri beberapa hari lalu membongkar kasus bisnis situs video
porno anak. Mabes
Polri menemukan total 120.000 video porno yang di dalamnya melibatkan anak-anak (hidayatullah.com).
Harus Ada Perubahan Masif untuk Umat
Keadaan darurat menghendaki perubahan yang
bersifat masif, dan tidak bisa dengan perubahan parsial. Usaha pemerintah melakukan perbaikan secara
parsial akan segera tergerus dengan kebijakan politik luar negeri.
Perubahan yang harus dilakukan
umat seharusnya terjadi secara mendasar
dan menyeluruh. Mendasar artinya membongkar asas
kehidupan masyarakat yang batil semisal sekularisme yang saat ini dipakai pemerintah dan
mengembalikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan dan berpikir umat. Dengan
asas yang sahih ini umat akan senantiasa mentautkan keimanan; pahala dan dosa,
sebagai pertimbangan dalam pemikiran dan perbuatan; bukan lagi asas manfaat
yang menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pribadi ataupun negara. Menyeluruh artinya harus terjadi
penerapan hukum Islam yang utuh, tidak mengambil yang manisnya saja kemudian
meninggalkan yang pahit.
Harus disadari sejak awal bahwa arus
perubahan yang tengah dilakukan umat Islam sedikitpun tidak pernah di”ridhoi” oleh Barat. Mereka akan
mencoba untuk menentang arah
perubahan agar sesuai dengan kepentingan ideologi mereka. Untuk itu pihak Barat
pastinya akan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan arus perubahan
yang tengah dijalani umat.
Khilafah: Satu-satunya Harapan
Berharap kehidupan yang
sejahtera secara sosial dan ekonomi di bawah naungan Kapitalisme beserta
ide-ide turunannya (demokrasi, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, HAM,
dll.) bagaikan pungguk merindukan bulan. Tidak ada pilihan lain bagi umat Islam
untuk mengakhiri krisis multidimensi ini selain harus menumbangkan sistem
Kapitalisme yang diterapkan di negeri-negeri mereka. Metodenya hanya satu,
yakni dengan menegakkan kembali negara global Khilafah Islamiyah. Tegaknya
Khilafah akan menghentikan laju imperialisme sekaligus Kapitalisme.
Jadi, hal terpenting mengatasi keadaan DARURAT ini
adalah tumbuhnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia untuk menumbangkan
ideologi Kapitalisme tersebut. Penting untuk terus menumbuhkan kesadaran umat
untuk menuju kejayaan melalui penyatuan multi-potensi kekuatan mereka di
seluruh dunia ke dalam institusi politik negara Khilafah Islamiyah. Melalui
institusi tersebut, umat Islam akan mampu kembali memimpin dunia dan Islam
sebagai rahmatan lil ‘alamin bisa menjadi kenyataan. Wallohua’lam bishowwab.
0 komentar:
Posting Komentar