Jalan Umat
Oleh: Muhammad Rahmat Kurnia
Pilpres,
Pemilihan Presiden. Itulah kata yang saat ini ramai dibicarakan. Umat
pun menjadi rebutan dalam Pilpres. Awal Mei 2014 yang silam, saya
berdiskusi ringan dengan salah satu pimpinan PP Muhammadiyah terkait
dengan kepemimpinan umat. “Menurut Pak Abbas siapa yang layak untuk
memimpin negeri Muslim terbesar ini?” tanya saya.
Beliau menjawab, “Ya orang yang dapat membela kepentingan umat.”
“Kalau di antara tiga nama yang sekarang mencuat sebagai calon presiden, apakah Jokowi, Prabowo atau ARB?” lanjut saya. “
Menurut saya sih mungkin Ical, tapi kemungkinan dukungan publik pada beliau kurang. Tumpuannya mungkin Prabowo,” tegasnya.
Lalu saya menyampaikan kepada beliau
bahwa saya bertemu dengan beberapa tokoh yang juga tokoh Muslim. Di
antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang layak adalah justru Jokowi,
apalagi berdampingan dengan Jusuf Kalla yang juga dimasukkan sebagai
tokoh dari umat Islam. Ketua MUI ini pun menyampaikan, “Kalau yang itu,
saya takut dengan yang di belakangnya. Bukan hanya yang berasal dari
dalam negeri melainkan juga dari luar negeri, Ustadz.”
“Adanya penyikapan berbeda ini karena
tidak adanya tolok ukur yang jelas. Mestinya, tolok ukurnya adalah
mereka berkuasa untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah,” jawab saya.
Saya pikir, ‘kegalauan’ dan perbedaan
sikap tokoh umat dalam menentukan siapa yang dianggap dapat membela
kepentingan umat ini cermin dari kondisi nyata masyarakat secara umum.
Hal serupa terjadi saat saya bertemu
dengan beberapa tokoh Muslim pada pertengahan Mei di Denpasar, Bali. Ada
di antara tokoh yang mengatakan, “Masa di antara tokoh Muslim yang
muncul tidak ada satu pun yang baik?!” ungkap H. Deden Syaifullah.
Tokoh muda Muslim Denpasar ini
menegaskan, “Apabila kita tidak turut memilih maka sama saja dengan kita
membiarkan kemungkaran. Coba lihat, apabila Jokowi berhasil menjadi
presiden, maka gubernurnya non-Muslim. Masa iya DKI Jakarta dipimpin
non-Muslim!”
Saya menyampaikan kepada beliau beberapa hal. Pertama: perkara yang akan dicatat oleh Allah SWT dari diri kita bukan hanya apa yang kita lakukan, melainkan juga jejak (atsar) yang kita tinggalkan. Allah SWT menjelaskan di dalam al-Quran (yang artinya): Sesungguhnya
Kami menghidupkan orang-orang mati dan dan Kami menuliskan apa yang
telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan (TQS
Yasin [36]: 12). Ini menunjukkan bahwa bukan sekadar aktivitas memilih
yang akan dicatat, melainkan juga dampak yang dilakukan penguasa yang
kita pilih. Kalau yang dilakukan penguasa itu penerapan hukum sekular
maka kita berkontribusi dalam kesalahan tersebut. “Saya adalah penguasa
yang dipilih rakyat. Saya mendapat mandat berkuasa dari rakyat.”
Bukankah itu yang selalu mereka dengung-dengungkan.
Kedua: dalam pemilihan itu
bukan hanya sekadar orang yang penting diperhatikan, melainkan juga
sistem yang diterapkan. Kita memang tidak boleh menjadikan non-Muslim
sebagai pemimpin. Namun, bukan berarti yang penting asal beragama Islam.
Saya katakan kepada beliau, “Nabi Muhammad sudah dikenal orang yang
baik, amanah, dan tiada banding sejak belum diangkat menjadi Rasul.
Namun, sekalipun orangnya sudah baik, tetap saja Allah SWT menurunkan
al-Quran dan hadis kepada beliau. Ini artinya, ada dua hal yang
diperlukan: orang dan sistem.”
Lalu saya pun melanjutkan, “Secara
individu, saya percaya tentu ada orang-orang yang baik. Namun, secara
sistem, saat ini sistem yang diterapkan dan harus diikuti adalah sistem
sekular, demokrasi kapitalistik.”
Ketiga: jika kita diam terhadap
kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa maka itu berarti mendiamkan
kemungkaran. Namun, apabila justru terus mengingatkan mereka akan
kewajiban menerapkan Islam, menentang kezaliman yang mereka lakukan,
menunjukkan persekongkolan mereka dengan negara kafir penjajah dalam
merampok kekayaan rakyat, dan sebagainya, tidak bisa hal itu
dikategorikan membiarkan kemungkaran.
Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh Denpasar Ustadz Anwar mengatakan, “Lha, demokrasi itu kan tidak jauh beda dengan Islam. Bahkan demokrasi berasal dari Islam. Bagaimana dengan hal ini?”
Rupanya kondisi seperti itu terjadi di
berbagai daerah. Sekadar contoh, diskusi senada terjadi ketika saya
bertemu dengan tokoh-tokoh Priangan dalam acara Temu Tokoh di Bandung,
Jawa Barat, masih pada bulan Mei 2014. Pak Anang, salah seorang
intelektual Jawa Barat yang juga dosen politik di Unpas mengatakan, “Ada
kesan bahwa Islam tidak demokrasi. Padahal tidak demikian. Kita perlu
melakukan logika komparasi secara tepat. Sekalipun memang, dalam
demokrasi, partai politik merupakan satu-satunya pemberi solusi yang
diharapkan. Sekarang, justru partai politik merupakan satu-satunya
masalah terpenting yang harus diselesaikan.”
Saya menyampaikan kepada beliau bahwa
memang ada beberapa hal yang mirip antara demokrasi dan Khilafah dalam
Islam, seperti kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun, banyak hal
mendasar yang berbeda, di antaranya dalam Islam hukum yang diterapkan
haruslah hukum Allah SWT, sementara dalam demokrasi justru hukum buatan
manusialah yang harus dilaksanakan. “Kita tidak dapat mengatakan bahwa
mentimun sama dengan semangka hanya karena sama-sama berwarna hijau,
berbulu, daunnya menjalar, dan mengandung air,” tegas saya.
Tokoh Jawa Barat lain, Pak Norman
mengungkapkan, “Di AS itu, demokrasi tidak diterapkan. Di sana yang
diterapkan adalah kapitalisme/liberalisme.”
Nah, justru dengan realitas ini muncul
sebuah tanda tanya besar, kalau AS yang dikatakan sebagai kampium
demokrasi tidak menerapkan demokrasi, bagaimana lagi dengan yang lain.
Siapa yang mencontoh AS tentu ia akan menerapkan
kapitalisme/liberalisme. Ini makin memperjelas bahwa demokrasi dengan
kapitalisme itu setali mata uang. Berkaitan dengan hal ini, Pak Mursalin
Dahlan mengatakan, “Satu-satunya hukum itu hukum Allah SWT. Kita perlu
meyakinkan semua pihak, termasuk tentara, untuk menerima syariah Islam.”
Tokoh senior Muhammadiyah Jawa Barat ini menambahkan, “Demokrasi itu jalan setan. Demokrasi itu lebih merupakan democrazy’.”
*****
Sekilas kondisi ini memberikan ibrah
kepada kita bahwa tokoh umat Islam memiliki semangat untuk menerapkan
Islam. Berharap ada partai dan penguasa yang menerapkan Islam. Namun,
jalan yang disodorkan seakan hanya satu: demokrasi. Padahal ada jalan
lain, jalan umat (‘an tharîqi al-ummah). Jalan ini adalah jalan
dakwah yang dicontohkan Nabi saw. Jalan ini perlu terus dipahamkan
kepada umat. “Mengideologikan orang memang perlu waktu,” ungkap seorang
tokoh Islam kepada saya. Insya Allah. []hti press/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar