JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat menegaskan jika pemilu di Indonesia sekarang ini identik dengan politik uang. Padahal, politik uang atau money politics tersebut akan berimplikasi terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat seperti selama ini. Harusnya masyarakat sadar bahwa mereka harus memilih calon pemimpin yang berintegritas, berkarakter, kapabilitas dan berkualitas.
“Hanya saja kriteria yang ideal itu di tengah masyarakat belum menjadi ukuran prioritas, tapi yang terakhir. Itu karena mereka tetap mengutamakan uang. Karena itu, ke depan harus ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa melakukan pengawasan terhadap sumber dana caleg dan partai itu secara transparan,” tandas Martin Hutabarat dalam dialog 4 pilar ‘Akuntabilitas pemilu dan kualitas demokrasi’ di gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (10/3/2014).
Menyinggung dana aspirasi DPR RI yang setiap reses Rp 150 juta, seharusnya menurut Martin, dana itu disalurkan tidak menjelang kampanye, dan tidak pula oleh anggota DPR RI. Sebab, dana itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik caleg, padahal dana itu dana negara, dan bukannya milik caleg incumbent yang duduk di DPR RI.() pikiran-rakyat.com/ syabab indonesia
0 komentar:
Posting Komentar