
Pengantar:
Dipermukaan,
kebanyakan orang, termasuk pengamat, melihat bahwa Iran sering
berseberangan—bahkan terkesan selalu bermusuhan—dengan AS. Demikian pula
sebaliknya. Julukan ‘Setan
Besar’ yang pernah dinisbatkan oleh Iran kepada AS seolah menegaskan
permusuhan keras Iran terhadap AS. Demikian pula pengaitan Iran dengan
‘poros kejahatan’ yang pernah dilakukan oleh AS, seolah menegaskan bahwa AS benar-benar memusuhi Iran. Betulkah demikian?
Untuk menjawab pertanyaan, di atas, kali ini Redaksi
mewawancarai Direktur Central Media Office Hizbut Tahrir, Utsman
Bahasy, khusus terkait dengan hubungan Iran-AS sejak dulu hingga kini.
Berikut petikan wawancaranya.
Sebagian orang menganggap Iran sebagai republik Islam atau merupakan Daulah Islam. Apakah anggapan ini benar?
Untuk sampai pada penilaian terkait Iran dan negara-negara lainnya, apakah merupakan daulah islamiyah
atau bukan, harus diperhatikan konsepsi-konsepsi dan hukum-hukum
syariah terkait sistem pemerintahan Islam dan hukum; berikutnya sejauh
mana kesesuaian sistem politik di Iran atau lainnya dengan
konsepsi-konsepsi dan hukum-hukum tersebut.
Islam
telah menentukan bahwa sistem pemerintahannya adalah Khilafah Islam,
seperti yang dinyatakan oleh nas-nas syariah dari Rasul saw. Islam juga
telah menentukan konsepsi-konsepsi syar’i yang mewajibkan negara menerapkan hukum-hukum Islam secara kaffah, bukan yang lain.
Sistem pemerintahah Iran diadaptasi dari sistem pemerintahan Barat buatan manusia. Di dalam Islam tidak ada konsepsi republik islami. Sistem pemerintahan Iran tidak tegak di atas asas khilafah
yang merupakan kepemimpinan umum untuk seluruh kaum Muslim. Sistem
pemerintahan Iran tegak di atas republik dan dalam batas-batas
nasionalisme Iran. Semua itu bertentangan dengan Islam.
Konstitusi
Iran mengandung simulasi konstitusi-konstitusi Barat. Sistem
pemerintahan republik, pembagian kabinet, aktivitas parlemen, pemisahan
kekuasaan dan masalah wewenang di dalamnya. Semuanya sesuai dengan
sistem Kapitalisme. Memang, dinyatakan di dalamnya tentang “agama resmi
Iran adalah Islam dan mazhab Ja’fari Itsna ‘Asyar”. Namun, itu seperti
yang ada dalam kebanyakan konstitusi di negeri Islam; tidak berarti
bahwa negara tegak di atas asas Islam atau misinya adalah mengemban
Islam. Itu hanya berkaitan dengan libur dan hari raya; juga hanya
terkait dengan akidah dan ibadah mereka serta dengan beberapa urusan
kehidupan mereka. Konstitusi Iran tidak menyatakan bahwa agama ini atau
mazhab ini adalah misi negara atau menjadi tujuan politik luar negeri.
Iran
juga berjalan sesuai tatanan internasional saat ini. Di antaranya
berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang
tegak di atas asas sistem Kapitalisme, seperti keanggotaan Iran di PBB
dan OKI. Seluruh hubungan internasional mereka tidak tegak di atas asas
Islam. Dari sini jelas, bahwa Iran tidak memiliki misi khusus atau
proyek tertentu yang terpancar dari Islam. Sebaliknya, sistem Iran
berwarna nasionalisme dan patriotisme.
Kita
juga bisa melihat dengan jelas bahwa Iran menghapus jihad dari
kamusnya. Iran mengakui manajemen politik luar negerinya di atas asas
legalitas imperialisme Barat. Kerjasama Iran dengan AS dalam invasi
Afganistan dan Irak serta dalam membungkam Revolusi Syam lebih dari
cukup untuk disebutkan.
Karena
itu Iran bukanlah Daulah Islam. Klaim Iran dalam hal ini adalah klaim
dusta yang tidak banyak berbeda dengan klaim rezim Saudi yang mengklaim
sebagai sistem islami. Klaim ini bertentangan dengan fakta empiris dan
politik yang diterapkan secara riil.
Apakah Iran merepresentasikan negara berdasarkan mazhab Syiah?
Sebagaimana
rezim Saudi bersandar pada mazhab Wahabi (Hanbali) untuk menyandarkan
legalitasnya yang palsu dan memakai pakaian islami, demikian juga sistem
Iran bersandar pada mazhab Syiah Itsna ‘Asyariyah.
Sudah diketahui bahwa pasca meninggalnya Khomeini pandangan ini
menghadapi banyak tantangan. Khomeini berhasil memaksakan kepemimpinan
karismatiknya, namun pengganti Khomeini tidak bisa mengisi kekosongan
yang terjadi akibat meninggalnya Khomeini yang menjadi rujukan keagamaan
dan rujukan politik secara mutlak. Banyak dari marja’ (rujukan) Itsna ‘Asyariyah tidak memiliki kemampuan seperti Khomeini secara keagamaan (aspek fikih dan ijtihad).
Lalu bagaimana pengaruh mazhab Syiah terhadap rezim Iran dan politik Iran?
Tidak
lebih banyak dari pengaruh mazhab Wahabi (Hanbali) terhadap sistem
Saudi, yakni hanya beberapa serpihan manifestasi yang mengklaim terikat
dengan agama dan syariah. Adapun faktanya di sana, ada jurang lebar
antara klaim lahiraih dan hakikat faktual. Rezim Iran mengeksploitasi
fanatisme mazhab untuk menarik basis dukungan luas di kalangan Syiah di
mana saja berada, mulai Pakistan sampai ke Libanon melewati Irak,
Bahrain, Yaman, Saudi. Dengan demikian mazhab Syiah menjadi pakaian yang
digunakan demi politik Iran yang bersifat regional dan nasionalis.
Benar,
Iran setiap tahun mengusung slogan-slogan persatuan islami dan
mengkhususkan Jumat terakhir Ramadhan sebagai Jumat suci. Rezim Iran pun
mengklaim mendukung gerakan-gerakan Palestina, Hamas dan jihad. Akan
tetapi, semua ini bagian dari politik propaganda yang bertujuan
meyakinkan umat bahwa Iran mengusung proyek persatuan. Seandainya Iran
mengusung panji jihad untuk menentang negara-negara kafir di Amerika dan
Israel, mungkin enak mendiskusikan klaim Iran itu. Adapun ketika Iran
secara penuh mendukung rezim diktator Syam dan mengirimkan pasukannya di
“Hizbullah” Libanon untuk membungkam Revolusi Syam, maka itu
menggugurkan daun at-Tut “al-Husainiyah” serta mengungkap wajah muram
rezim Iran dan keberadaannya sebagai alat yang patuh melayani politik
Amerika.
Iran
tidak mementingkan aspek mazhab jika hal itu bertentangan dengan
kepentingan nasional. Buktinya adalah sikap Iran terhadap Adzerbeijan.
Adzerbeijan pernah ingin membebaskan diri dari cengkeraman Uni Soviet
pada akhir tahun 1989. Masyarakat di sana lalu menghancurkan perbatasan
dengan Iran untuk menyatukan diri ke Iran. Ada pembantaian di
Adzerbeijan pada akhir tahun 1990 oleh agressor Rusia yang masuk Baku
untuk menghalangi berdirinya sistem di Baku yang tidak tunduk kepada
mereka dan mendatangkan antek-antek mereka dari kalangan komunis. Perlu
diketahui, mayoritas penduduk Adzerbaijan adalah Muslim pengikut mazhab
resmi Iran. Namun, Iran tidak membantu mereka. Iran juga tidak membantu
Adzerbeijan dalam menghadapi orang-orang Armenia yang didukung oleh
Rusia pada pendudukan sekitar 20% Tanah Adzerbeijan pada tahun 1994.
Lebih dari satu juta orang bermigrasi dari tanah mereka dan kondisi
penderitaan terus saja ada di sana. Iran malah mengembangkan
hubungan-hubungannya dengan Armenia dengan mengalahkan Adzerbeijan!
Tidak cukup dengan itu. Iran bahkan mendukung kelompok-kelompok yang
tidak punya hubungan dengan Islam semisal kelompok Michael Aon atau
gerakan-gerakan sekular Nabih Bery dan yang lain di Libanon di antara
orang-orang yang berjalan di koridor Amerika.
Apa hakikat hubungan antara Iran dan AS? Apakah permusuhan antara kedua negara ini benar-benar ada?
Iran
berjalan bersama Amerika. Iran paham betul makna perjalanannya ini dan
batas-batasnya sehingga tidak melampauinya. Namun, Iran mengusung seruan
panas untuk menyesatkan atau menutupi hakikat hubungan ini, seperti
yang terjadi pada masa Ahmadinejad yang memperlihatkan pelayanan besar
untuk Amerika di Afganistan, Irak dan Suriah. Oleh karena itu Amerika
melihat rezim di Iran sebagai pelayan untuk kepentingan-kepentingan
Amerika dalam derajat yang besar. Karena itulah para pembuat kebijakan
di Amerika tidak melihat adanya alasan yang bisa dibenarkan untuk
bekerja mengubah rezim Iran. Inilah yang dinyatakan pada 12 Desember
2008 oleh Robert Gates dalam konferensi keamanan internasional di
Bahrain seputar hubungan Amerika dan Iran dan apa yang seharusnya. Ia
mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang berusaha mengubah rezim di
Iran…Apa yang kita miliki di sini adalah perubahan dalam politik dan
perilaku, karena Iran menjadi tetangga yang baik untuk negara-negara di
kawasan, dan bukan malah menjadi sumber ketidakstabilan dan kekerasan.”
Seperti
yang dinyatakan oleh Muhammad Ali Abthahi, wakil presiden Iran untuk
urusan undang-undang dan parlemen dalam penutupan konferensi teluk dan
tantangan masa depan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Kajian
Strategis Tahunan Emirat di Abu Dabi Selasa sore 15 Januari 2004. Ia
mengumumkan bahwa negerinya, yakni Iran, telah “memberikan banyak
bantuan kepada orang-orang Amerika dalam perang Amerika melawan
Afganistan dan Irak.”
Ia menegaskan, “Seandainya tidak ada kerjasama Iran niscaya Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh dengan begitu mudah!”
Sebelumnya lagi telah terungkap “Iran gates”
tahun 1987 secara internasional di lingkungan politik setelah terungkap
adanya kesepakatan-kesepakatan rahasia antara Iran dan Amerika dalam
perang terhadap Irak.
Sebaliknya,
Amerika juga menampakkan diri seolah-olah memusuhi Iran dan bekerja
menentang Iran. Dengan begitu Amerika bisa mengatur orang-orang Eropa
dan Yahudi, juga mengelabui opini umum di Amerika dan Barat yang oposan
terhadap Iran untuk merealisasi kepentingan-kepentingan Amerika di
kawasan. Ini mirip dengan klaim bahwa rezim Assad di Suriah adalah rezim
perlawanan dan penentangan, juga berikutnya ia adalah korban konspirasi
Amerika. Seperti sebelumnya, pemimpin Mesir Abdu Naser mengklaim bahwa
ia memimpin front pembebasan menentang imperialisme. Padahal pada
hakikatnya ia menerima arahan-arahan Amerika seperti yang diungkap oleh
Miles Copeland dalam bukunya yang terkenal, Permainan Bangsa-Bangsa –the Game of Nations.
Banyak
presiden silih berganti di Iran; kadang disifati dengan sifat reformis
dan moderat; kadang disifati dengan sifat konservatif dan garis keras.
Akan tetapi, belum pernah terlihat adanya perubahan dalam politik Iran.
Meski kadang seruan begitu keras dan kadang lembut, tetap sebatas
ungkapan yang tidak diikuti aksi dan tidak sesuai dengan fakta. Demikian
juga, sikap Amerika terhadap Iran tidak berubah; bagaimanapun kerasnya
seruan orang-orang Republik atau seruan lembut oleh orang-orang
Demokrat. Amerika tetap tidak mengambil langkah apapun yang bersifat
tegas dan serius terhadap Iran.
Apakah ada peran Amerika dalam Revolusi Iran baik sebelum, selama maupun sesudah revolusi?
Sebenarnya peran Amerika dalam Revolusi Iran tampak jelas sejak awal revolusi. Selama keberadaan Khomeini di Perancis di “Neauphle-le-Château”
ia dikunjungi delegasi Gedung Putih dan telah terjadi perjanjian
kerjasama antara Khomeini dengan Amerika. Pada waktu itu surat kabar
Amerika membicarakan hal tersebut dan pertemuan-pertemuan yang terjadi
di sana. Belakangan hal itu diungkap oleh presiden pertama Iran Abu
al-Hasan Banu Shadr pada tahun mutakhir ini, tepatnya pada 1 Desember
2000, bersama saluran Aljazeera.
Banyak pertemuan di antara kedua pihak. Yang paling terkenal adalah Pertemuan Oktober yang terjadi di daerah suburbant
(pedesaan) Paris. Di situ terjadi perjanjian-perjanjian antara kelompok
Reagen dan Bush dengan kelompok Khomeini. Khomeini menyatakan bahwa ia
siap bekerjasama dengan Amerika dengan syarat Amerika tidak melakukan
intervensi dalam urusan dalam negeri Iran.
Setelah
itu pada tanggal 1 Februari 1979 Khomeini kembali dengan pesawat
Prancis untuk mendarat di Teheran. Amerika pun menekan Shahpour
Bakhtiyar untuk menyerahkan pemerintahan kepada Khomeini. AS juga
mengancam panglima militer Iran jika menghalangi jalan Khomeini.
Berikutnya, Khomeini pun menjadi mursyid dan penguasa.
Dalam isu nuklir Iran, bagaimana sikap AS yang sebenarnya?
Masalah
program nuklir Iran itu berfluktuasi sejak bertahun-tahun lalu.
Meskipun entitas Yahudi dengan dukungan dan dorongan Eropa selama
tahun-tahun itu lebih dari sekali mengancam akan menghancurkan program
nuklir Iran, Amerika selalu menghadang entitas Yahudi merealisasikan
serangan itu. Hingga sekarang Amerika terus menghalangi entitas Yahudi.
Amerika
mengijinkan Israel menyerang fasilitas nuklir Irak yang hampir jadi
pada masa Saddam tahun 1981. Akan tetapi, Amerika menghalangi entitas
Yahudi menyerang instalasi nuklir Iran yang mulai memurnikan uranium
hingga sampai pada kadar 20%. Hal itu menunjukkan bahwa di antara
kepentingan Amerika adalah menjaga rezim Iran yang bekerja untuk
kepentingan Amerika di kawasan. Amerika ingin rezim Iran tetap menjadi
momok yang ditakuti oleh negara-negara Teluk sehingga pengaruh Amerika
bisa kokoh di negara-negara itu. Amerika juga menggunakan isu nuklir
Iran untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Dunia Islam.
Pada
setiap kali berlangsung pembicaraan, Amerika menjatuhkan sanksi-sanksi
tambahan sebagai solusi untuk masalah nuklir Iran tanpa langkah militer
apapun. Amerika berulang-kali melakukan intervensi untuk menenangkan
ketakutan “Israel”. Amerika ingin rezim Iran tetap berdiri. Amerika
ingin isu nuklir tetap memanas, tetapi tidak sampai pada tingkat hulu
ledak nuklir dan tidak diselesaikan secara final. Akan tetapi, seperti
kami katakan, Iran dibiarkan tetap menjadi momok yang menakutkan
negara-negara Teluk sebagai batu pijakan bagi kelangsungan militer
Amerika di Teluk. Amerika juga memanfaatkan Iran untuk membangun perisai
rudal di Turk, dan di Eropa Tengah dengan alasan: menangkal senjata
nuklir Iran dan menjaga Eropa dari nuklir Iran! Isu nuklir Iran juga
dijadikan justifikasi peningkatan anggaran belanja kementerian
pertahanan AS.
Apa peran Iran pada kasus Revolusi Suriah?
Rezim
Suriah merupakan pilar mendasar untuk Amerika di jantung Timur Tengah.
Amerika tidak ingin kehilangan posisi strategis dan vital ini. Posisi
Suriah itu seperti posisi Mesir, bahkan lebih. Amerika mengerahkan semua
jalan dan dalih untuk memungkinkan Bashar menghentikan revolusi, tetapi
semua upaya itu gagal. Hasan Nashrullah menyatakan kepada Deputi
menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov bahwa ketika orang-orang
revolusioner hampir masuk ke Damaskus maka Hizbullah masuk untuk
mencegah kejatuhan Bashar Assad. Iran memberikan dukungan penuh untuk
mencegah kejatuhan Bashar. Iran mendukung Bashar dengan semua kekuatan.
Bahkan Muhammad Thaibi, penanggung jawab kontra perang terhadap Iran,
mengatakan, “Seandainya kita kehilangan Suriah, kita tidak akan bisa
menjaga Teheran. Seandainya kita kehilangan Khouzastan (al-Akhwaz), kita
pun akan bisa merebutnya kembali selama rezim Suriah tetap ada.”
Jadi bagi Iran, penjagaan terhadap rezim Assad merupakan kepentingan strategis yang lebih dikedepankan atas penjagaan al-Akhwaz.
Dengan kepemimpinan Rouhani saat ini, apakah akan ada perubahan dalam politik Iran dan hubungannya dengan Amerika Serikat Barat?
Ketika
presiden baru Rouhani membentuk kabinet, ia mengatakan, bahwa
pemerintahan-nya di dalam politik luar negerinya akan mengadopsi untuk
menghalangi ancaman dan mengatasi ketegangan (Reuters,
12-8-2013). Rouhani lalu memilih Muhammad Jawad Zharif untuk jabatan
menteri luar negeri dan dia adalah mantan duta besar di PBB yang
mendapat arahan-arahannya di AS. Dia juga pernah ikut serta secara
mendasar dalam sejumlah ronde perundingan rahasia untuk mengatasi
penurunan hubungan antara Washington dan Tehran (Reuters,
12-8-2013). Rouhani setelah terpilih dia menyatakan secara lebih
gamblang, “Kami tidak ingin melihat lebih banyak ketegangan antara Iran
dan AS…” (Reuters, 17-6-2013).
Terakhir,
ada kontak telepon antara Obama dan Rouhani selama keberadaan Rouhani
terakhir di New York. Semua ini mengindikasikan bahwa ke depan akan ada
normalisasi terbuka untuk hubungan-hubungan di antara kedua negara. [] hti press

0 komentar:
Posting Komentar