Penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Autralia kepada
Indonesia dinilai sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara
Indonesia. Sebab, penyadapan itu bagian dari penjajahan bidang teknologi
informasi Indonesia."Kalau mau jujur Indonesia sudah seperti rumah kaca. Apapun yang ada di Indonesia ini sudah bisa dilihat dan diketahui," kata Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar , di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/11).
Ketua DPP PKB itu meminta agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) bisa menangkal penyadapan serta menjaga kedaulatan negara dari pihak asing. Menurutnya, penyadapan itu bagian dari penjajahan terhadap teknologi komunikasi Indonesia.
"Pemerintah harus tegas, sadapan itu sudah masuk penjajahan. Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi. Negara harus menjaga itu, artinya kalau negara sudah disadap berarti harga diri kita sudah hilang," kata Marwan.
Hal itu, kata Marwan, akibat dari kinerja institusi negara tidak bekerja secara maksimal. Seharusnya, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Kementerian Luar Negeri dapat mengantisipasi terjadinya penyadapan itu.
"BIN, Lemsaneg, tidak berfungsi dengan baik. Indonesia harus membatasi adanya jumlah intelijen asing yang ada di Indonesia. Harus mendeteksi, membatasi intelijen asing yang berkeliaran di Indonesia. Pemerintah punya BIN, Lemsaneg, Kemenlu, itu harus difungsikan," tegas Marwan.
Marwan menilai, penyadapan itu bisa mengganggu stabilitas kebijakan pemerintahan Indonesia. Selain itu, dapat mengganggu hubungan bilateral yang selama ini telah terjaga dengan baik.
"Pihak asing mengganggu kebijakan internal Indonesia. Bisa mengganggu hubungan bilateral yang selama ini dengan baik," tegasnya.
Untuk itu, pemerintah harus bertindak tegas atas penyadapan itu. Dia meminta agar pemerintah meminta penjelasan kepada Kedubes AS dan Australia.
"Pemerintah tidak bisa diam, artinya harus memanggil Kedubes AS dan Australia. Hubungan itu harus ada pertanggungjawaban," katanya.() merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar