Penyerahan hasil laporan pemeriksaan (HLP) proyek hambalang dari BPK kepada DPR memicu kontroversi. DPR dianggap tidak pantas memegang hasil laporan tersebut karena rentan politisasi. Apalagi sejumlah nama di DPR juga muncul dalam hasil audit BPK itu.
"Ini korupsi yang sistemik, politisi berperan kuat dalam membajak proyek hambalang ini. Kalau dilihat dari peta politik, parlemen ingin melokalisir kasus ini," kata Roy Salam dari Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) di Bakoel Coffee, Jakarta, Minggu (28/8).
KUAK menganggap kasus Hambalang ini besar, sehingga tak heran jika banyak orang ingin menutupnya. Anggota DPR pun diperingatkan untuk tidak bermain-main terhadap kasus yang mungkin saja melibatkan orang tertinggi di negeri ini.
"Jangan bermain api, nanti bisa terbakar, ini jauh lebih berat dari kasus cicak buaya dan satu inchi lagi dengan kekuasaan," tambah Alam Saragih.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan HLP proyek Hambalang ke pimpinan DPR. Hasilnya indikasi kerugian negara capai Rp 463, 67 dan diduga 15 anggota DPR ikut terlibat di dalamnya.
Ketua DPR, Marzuki Ali menolak membuka apa hasil audit kedua Hambalang tersebut. Dia berkilah ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk disampaikan ke publik.() merdeka.com, 25/08/2013
0 komentar:
Posting Komentar