BANDUNG-Nuansa politis dalam sejumlah kebijakan ekonomi akan semakin menguat menjelang pemilu 2014. Meski tidak akan menimbulkan perubahan terhadap struktur ekonomi secara fundamental, namun nuansa politik dalam kebijakan ekonomi tersebut dinilai akan mempengaruhi persepsi kalangan investor dan dunia usaha.
Ekonom Senior dan Managing Director Standard Chartered Bank Indonesia, Fauzi Ichsan, menyebutkan, beberapa kebijakan ekonomi yang rentan mengandung nuansa politis yang kental itu, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, serta adanya kebijakan yang mengarah ke proteksionisme.
"Terkait dengan menguatnya kebijakan populis dan proteksionis menuju pemilu 2014, meski tidak akan mengubah struktur ekonomi Indonesia, namun itu akan menimbulkan pertanyaan bagi investor dan pengusaha terkait tujuan kebijakan yang diterapkan, apakah itu memang kebijakan jangka panjang atau hanya agenda-agenda menteri tertentu saja terkait kepentingan pemilu 2014," katanya dalam seminar Wealth on Wealth 2013: A Year of Transition, di Trans Luxury Hotel, Jl Gatot Subroto, Kamis (28/2).
Dia mencontohkan beberapa kebijakan yang menimbulkan pertanyaan bagi dunia bisnis, seperti wacana kenaikan BBM. Menurutnya, segenap jajaran kemenkeu, dan BI menyetujui kenaikan BBM dengan alasan defisitnya APBN karena melonjaknya subsidi, dan defisitnya transaksi berjalan dari PDB pada 2012.
"Meskipun demikian, kenaikan BBM tersebut setidaknya tidak akan terjadi, karena presiden sendiri belum menyetujui kenaikan tersebut. Di sini, keputusan itu menyangkut presidensial dan sangat politis. Dan keputusan-keputusan politis seperti itu akan semakin menguat ketika memasuki masa Pemilu 2014," ujarnya.
Dia menambahkan kebijakan lainnya yang erat ditentukan dengan unsur politis, yakni kebijakan seperti kepemilikan asing di bank lokal, ketidakpastian hukum di sektor energi (pembubaran BP Migas), pembatasan perdagangan bebas di sektor tertentu (rotan, dan produk hortikultur), serta kenaikan upah minimum.
Terkait dengan pembatasan perdagangan bebas di sektor tertentu, dia mengatakan, ide dasarnya dapat dipahami, yakni melindungi pengusaha lokal agar memiliki daya saing yang kompetitif.
"Namun demikian, konsekuensinya kita harus siap masuk ke dalam kondisi perang perdagangan dengan dunia luar, seperti WTO misalnya. Belum lagi, kebijakan pembatasan perdagangan itu pada kenyataannya membebani masyarakat, karena harga komoditi seperti hortikultura dan daging mahal pada saat ini," ujarnya.
Kemudian, terkait dengan kenaikan upah minimum, dia mengatakan, menjadi penyebab sektor manufaktur, seperti TPT, sepatu, mainan, dan elektronik hilir, mengalami penyurutan.
"Seharusnya biaya infrastruktur dapat direndahkan untuk menyiasati kenaikan upah minimum. Soalnya, bagaimanapun juga upah itu menyangkut taraf hidup pekerja. Namun kenyataannya, baik infrastruktur maupun upah minimum masih sangat mahal," tuturnya.
Dalam kesempatan sama, pengamat politik, Anies Baswedan, mengatakan, keriuhan nuansa politis menjelang pemilu 2014 tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. "Ibaratnya, itu hanya akan menjadi semacam keriuhan di layar kaca saja," ujarnya.
Selain itu, dia menilai, setiap partai yang akan bersaing pada pemilu 2014 nanti tidak akan ada yang memiliki kebijakan yang berbeda, karena permasalahannya pun masih sama, yakni infrastruktur.
"Partai manapun yang akan menghadapi pemilu 2014 akan menghadapi tantangan yang sangat basic, yakni infrastruktur. Baik itu infrastruktur yang soft, seperti masalah pendidikan, hingga yang keras, seperti persoalan energi maupun transportasi," katanya. () pikiran-rakyat.com, 28/02/2013
0 komentar:
Posting Komentar