Pembubaran BP Migas, bukan berarti penjajahan ekonomi berakhir. “Buktinya, pemerintah tetap melanjutkan penyerahan kontrak migas kepada asing,” ungkap Arim Nasim kepada mediaumat.com Sabtu (17/11) melalui pesan singkat.
Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia pun menegaskan, agar penjajahan benar-benar berakhir, umat harus berjuang membubarkan pula sistem ekonomi kapitalis dan sistem demokrasi.
“Saatnya umat berjuang untuk membubarkan sistem ekonomi kapitalis & sistem demokrasi, serta menegakkan sistem ekonomi Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah,” pungkasnya.
Tak lama setelah BP Migas yang dinilai sangat pro asing dibubarkan, Presiden SBY menandatangi Perpres No. 95 tahun 2012 yang menegaskan seluruh kontrak migas tetap berlaku. (mediaumat.com, 18/11/2012)
0 komentar:
Posting Komentar