"Ini yang paling diharapkan, bagaimana bisa menempatkan orang menjadi Direktur Utama di BUMN," kata Said dalam Diskusi Bertema BUMN, Kisah Usang Sapi Perah, di Jakarta, Sabtu 10 November 2012.
Kenapa? Said menjelaskan, karena pengeluaran Rp 1 di BUMN harus melalui persetujuan direktur utama dan direktur keuangan. "Nah, kalau sudah menempatkan orang di situ, tinggal menunggu panen," ucap Said.
Menurut dia, ini adalah persoalan yang paling kritis. Ketika menjabat Sekretaris Menteri BUMN, Said bercerita pernah menerima 1.000 curriculum vitae untuk jabatan direksi BUMN.
Sebanyak 65 persen berasal dari politisi, sekitar 10-15 persen dari para tokoh yang namanya disebut di media massa, dan hanya 5 persen yang berasal dari kalangan profesional. "Dari situ saya lihat bahaya BUMN," ujarnya.
Namun kondisi ini berubah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. "Aturan ini melarang politisi masuk BUMN dan orang BUMN tidak boleh menjadi politisi," ujarnya.
Politisi yang dimaksud Said, termasuk tim sukses bupati, gubernur, hingga presiden. "Jangankan itu, menempel gambar partai polisi di pohon sawit perusahaan BUMN juga tidak boleh, supaya netral," ujarnya.
Said menambahkan, peredaran uang di BUMN amat besar. Ada puluhan triliun rupiah uang yang harus ditempatkan atau dipindahkan ke bank setiap hari kerja. Misalnya, di Pertamina uang beredar per hari mencapai Rp 2 triliun, sementara di PLN Rp 1-1,5 triliun.
Belum lagi, di perusahaan asuransi, di mana fee yang diperoleh bisa mencapai 30 persen dari premi. "Jangan sampai kita terninabobokan isu intervensi DPR sehingga menghilangkan perhatian terhadap kemungkinan intervensi-intervensi lain," ujarnya.() detik.com,11/11/2012
0 komentar:
Posting Komentar