TUNTAS sudah pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Sebagaimana tradisi sebelumnya, Presiden pun sudah menyampaikan RAPBN tahun berikut, satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Mudah ditebak, tidak banyak kejutan dalam RAPBN tahun depan. Ruang gerak fiskal dalam RAPBN 2013 masih sempit karena besarnya alokasi anggaran belanja yang terpasung untuk pengeluaran wajib seperti gaji pegawai negeri dan subsidi energi. Besaran pos belanja wajib itu menyedot kurang lebih 79% anggaran dalam RAPBN 2013.
Belanja pegawai menjadi pos belanja pemerintah pusat dengan nilai terbesar, mencapai Rp241,121 triliun. Nilai alokasi belanja pegawai itu lebih tinggi ketimbang angka subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan BBN yang mencapai Rp193,805 triliun. Jangan lagi dibandingkan dengan anggaran belanja sosial yang besarnya Rp59,039 triliun.
Dramatis! Tidak mengherankan banyak yang menganggap anggaran belanja negara yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak prorakyat miskin sebagaimana salah satu jargon yang diusung, yakni pro-poor.
Anggaran belanja negara yang dirancang pemerintah saat ini lebih pantas disebut probirokrat karena lebih punya semangat menyejahterakan para pegawai pemerintah.
Demikian pula sulit menyebut RAPBN 2013 pro-job karena minimnya ruang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Nilai anggaran belanja tidak wajib yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang tidak mencapai seperempat dari total belanja negara dalam RAPBN 2013 yang mencapai Rp1.657,9 triliun.
Total alokasi belanja modal dan belanja barang dalam RAPBN 2013 hanya sebesar Rp352,99 triliun. Padahal, kedua pos belanja itu paling leluasa digunakan untuk pembangunan, seperti infrastruktur.
Masalah infrastruktur hingga kini menjadi salah satu sebab tertatih-tatihnya investasi produktif yang bisa membuka lapangan kerja.
Selain nilai minim, belanja modal kerap terlilit masalah klasik, yakni penyerapan anggaran yang lelet dan terkonsentrasi di akhir tahun. Semua itu ibarat menyandera daya pacu anggaran terhadap perekonomian.
Sia-sia saja memacu penerimaan negara guna membiayai belanja negara yang membengkak 7,1% pada tahun depan kalau pengaruhnya hanya kepada para birokrat. Pemasukan negara yang sebagian besar dihela pajak seharusnya punya gairah pemerataan bagi masyarakat luas.
Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,8% tahun depan tidak menjadi prestasi jika itu tidak mampu menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran, tetapi justru memunculkan ketimpangan pendapatan.
Jadi, tidak perlu terburu-buru memberikan tepuk tangan untuk angka fantastis dan janji manis RAPBN 2013 kalau daya pacunya rapuh dan tidak punya transmisi bagi rakyat.() mediaindonesia.com
Mudah ditebak, tidak banyak kejutan dalam RAPBN tahun depan. Ruang gerak fiskal dalam RAPBN 2013 masih sempit karena besarnya alokasi anggaran belanja yang terpasung untuk pengeluaran wajib seperti gaji pegawai negeri dan subsidi energi. Besaran pos belanja wajib itu menyedot kurang lebih 79% anggaran dalam RAPBN 2013.
Belanja pegawai menjadi pos belanja pemerintah pusat dengan nilai terbesar, mencapai Rp241,121 triliun. Nilai alokasi belanja pegawai itu lebih tinggi ketimbang angka subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan BBN yang mencapai Rp193,805 triliun. Jangan lagi dibandingkan dengan anggaran belanja sosial yang besarnya Rp59,039 triliun.
Dramatis! Tidak mengherankan banyak yang menganggap anggaran belanja negara yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak prorakyat miskin sebagaimana salah satu jargon yang diusung, yakni pro-poor.
Anggaran belanja negara yang dirancang pemerintah saat ini lebih pantas disebut probirokrat karena lebih punya semangat menyejahterakan para pegawai pemerintah.
Demikian pula sulit menyebut RAPBN 2013 pro-job karena minimnya ruang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Nilai anggaran belanja tidak wajib yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang tidak mencapai seperempat dari total belanja negara dalam RAPBN 2013 yang mencapai Rp1.657,9 triliun.
Total alokasi belanja modal dan belanja barang dalam RAPBN 2013 hanya sebesar Rp352,99 triliun. Padahal, kedua pos belanja itu paling leluasa digunakan untuk pembangunan, seperti infrastruktur.
Masalah infrastruktur hingga kini menjadi salah satu sebab tertatih-tatihnya investasi produktif yang bisa membuka lapangan kerja.
Selain nilai minim, belanja modal kerap terlilit masalah klasik, yakni penyerapan anggaran yang lelet dan terkonsentrasi di akhir tahun. Semua itu ibarat menyandera daya pacu anggaran terhadap perekonomian.
Sia-sia saja memacu penerimaan negara guna membiayai belanja negara yang membengkak 7,1% pada tahun depan kalau pengaruhnya hanya kepada para birokrat. Pemasukan negara yang sebagian besar dihela pajak seharusnya punya gairah pemerataan bagi masyarakat luas.
Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,8% tahun depan tidak menjadi prestasi jika itu tidak mampu menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran, tetapi justru memunculkan ketimpangan pendapatan.
Jadi, tidak perlu terburu-buru memberikan tepuk tangan untuk angka fantastis dan janji manis RAPBN 2013 kalau daya pacunya rapuh dan tidak punya transmisi bagi rakyat.() mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar