Klaim demokrasi sebagai sistem terbaik dunia kembali disoal. The Guardian merujuk (6/07/2012) laporan Democratic Audid memperingatkan penurunan jangka panjang demokrasi di Inggris. Dalam artikel British democracy in terminal decline, warns report, disebutkan ada indikasi yang menunjukkan hal itu. Pertama: menguatnya pengaruh korporasi (perusahaan bisnis). Kedua: politisi yang semakin tidak mewakili konstituennya. Ketiga:
semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, bahkan
untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kekinian, sebagai bentuk
kekecewaan terhadap demokrasi.
Stuart
Wilks-Heeg, penulis utama laporan itu, memperingatkan bahwa Inggris
harus segera bertanya pada diri mereka sendiri: Apakah demokrasi
benar-benar representatif lagi? Pasalnya, hanya 1% dari pemilih merasa memiliki partai, hanya 6 dari 10 pemilih yang berhak pergi ke kotak suara dalam Pemilu 2010, dan hampir hanya satu dari tiga pemilih berpartisipasi dalam pemilihan Eropa dan lokal.
Nasib
demokrasi seperti itu sesungguhnya bukan hanya di Inggris, tetapi
hampir diseluruh dunia; terjadi juga di jantung-jantung demokrasi
seperti Prancis dan Amerika Serikat. Dominannya kepentingan korporasi
menjadi penyakit akut dalam sistem demokrasi yang melahirkan korupsi.
Berbagai skandal korupsi, money politic dan kolusi yang terjadi
sebagian besar memiliki hubungan langsung dengan kepentingan korporasi
(perusahaan) dan dunia politik. Politik dan uang menjadi semacam
lingkaran setan. Money to politics, Politic to money. Uang untuk meraih kekuasaan politik, kekuasaan politik untuk menghasilkan uang.
Skandal
penjualan kursi Obama (2008) yang menghebohkan merupakan salah satu
kasus. Gubernur Illinois, AS, Rod Blagojevich, akhirnya dipecat setelah
terbukti menjual kursi senat Illinois yang kosong setelah ditinggalkan
Barack Obama setelah menjadi Presiden AS dengan imbalan uang.
Skandal
politik Inggris terbaru terjadi ketika bendahara partai konservatif
Inggris yang berkuasa tertangkap kamera sedang menawarkan akses kepada
Perdana Menteri dan Kanselir hingga lebih dari £ 250.000 atas nama
sumbangan. Para pendonor telah diundang makan malam secara pribadi
dengan David Cameron dan keluarganya. Cameron pun dipaksa untuk
menyebutkan secara rinci nama para pendonor jutawan yang ia ajak makan
malam bersama itu. Kasus menghebohkan lain adalah pengunduran diri
mantan Menteri Pertahanan Liam Fox yang terlibat dalam skandal “Cash for
Honours” yang mencoreng Partai Buruh pada saat-saat terakhir
pemerintahan mereka.
Di negara kampiun demokrasi yang lain, Prancis,
polisi menggeledah kantor dan rumah mantan Presiden Prancis, Nicolas
Sarkozy, Selasa (3/7), untuk penyelidikan terkait tuduhan korupsi dana
kampanye pemilihan presiden tahun 2007. Sarkozy diduga menerima
sumbangan ilegal untuk kampanye pemilihan presiden 2007 dari wanita
terkaya Prancis, Liliane Bettencourt, pemilik kerajaan bisnis produk
kecantikan L’Oreal.
Hal yang sama terjadi di Indonesia, negara pengekor demokrasi. Seakan tak mau kalah dengan tuan demokrasinya, praktik korupsi dan
kolusi marak terjadi di Indonesia. Sebagian besar melibatkan mereka
yang menjadi penjaga pilar-pilar demokrasi baik di eksekutif, legislatif
hingga yudikatif. Berbagai kasus korupsi dan suap di Indonesia seperti
BLBI, Bank Century, suap pembuatan RUU BI, RUU Wakaf, proyek Hambalang,
hingga pembuatan al-Quran Departemen Agama melibatkan penjaga-penjaga
setia sistem demokrasi.
Kuatnya
pengaruh korporasi dalam sistem demokrasi ini membuat kebijakan negara
demokrasi lebih cenderung memihak kepada pemilik modal, korporasi, baik
lokal maupun internasional. Lahirlah berbagai UU dan
kebijakan yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak
di sisi yang lain. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, para
politisi sibuk memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan demi mempertahankan kekuasaan.
Seperti yang ditulis oleh Guardian,
tidak mengherankan kalau masyarakat partai politik, termasuk anggota
DPR, tidaklah sama sekali mencerminkan keinginan rakyat. Akibatnya,
banyak rakyat yang semakin apatis untuk berpartisipasi dalam Pemilu
demokratis. Dalam kasus Pilkada DKI 2012, warga yang tidak
menggunakan hak meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Di beberapa
tempat hal yang sama juga terjadi, angka golput sangat tinggi, bahkan
menjadi ‘pemenang’.
Walhasil,
inilah saatnya kaum Muslim mencampakkan sistem demokrasi; tidak cukup
sekadar tidak berpartisipasi dalam Pemilu yang curang, korup dan
menghasilkan rezim korup. Diam saja tentu tidak akan membawa perubahan.
Kita harus melakukan aksi nyata dengan memperjuangkan tegaknya Khilafah
yang akan menerapkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan kita.
Era
demokrasi akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Yang gigih
mempertahankannya akan gigit jari. Sistem ini telah gagal mewakili
keingingan masyarakat yang luhur. Demokrasi sukses mensejahterakan
segelintir orang, namun gagal mensejahterakan masyarakat secara
keseluruhan. Demokrasi di berbagai negara juga menjadi sumber konflik
yang berdarah-darah. Atas nama demokrasi negara-negara Barat juga
membunuh kaum Muslim di Irak dan Afganistan. Belum lagi standar ganda
yang nyata dalam demokrasi. Demokrasi hanya digunakan untuk kepentingan Barat. Barat justru kerap melanggar prinsip mereka sendiri kalau berkaitan dengan umat Islam.
Saat
yang tepat bagi seluruh dunia Muslim sekarang adalah Khilafah. Dari
Tunisia hingga Indonesia, dari Suriah hingga Bangladesh, rakyat menuntut
Khilafah. Sekaranglah saat yang tepat bagi para perwira yang tulus
dalam angkatan bersenjata untuk terlibat dalam pekerjaan yang serius ini
dengan memberikan nushrah (dukungan) bagi Hizbut Tahrir untuk mendirikan Khilafah sehingga permintaan umat secara praktis dapat diwujudkan.
Bulan
ramadhan yang penuh barakah ini merupakan saat yang tepat untuk
meningkatkan kesunguh-sungguhan kita untuk memperjuangkan sistem
Khilafah. Rasulullah saw., para Sahabat dan generasi yang dimuliakan
oleh Allah SWT dengan Islam telah mencontohkan mengisi bulan Ramadhan
dengan perjuangan. Perang Badar, persiapan Perang Khandaq, Penaklukan Makkah, terjadi pada bulan Ramadhan.
Demikian
juga kemenangan Thariq bin Ziyad di Andalusia, kemenangan besar dalam
Perang Salib di bawah Panglima Shalahuddin al-Ayyubi, kemenangan di Ain
Jalut saat Saifudin Qutuz menghancurkan tentara Tartar; semua terjadi di
bulan Ramadhan. Sekarang, giliran kita mempersembahkan hal yang terbaik
untuk umat ini, yaitu tegaknya Khilafah; memenuhi kewajiban syar’i serta menyongsongkan janji Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar! [Farid Wadjdi]
0 komentar:
Posting Komentar