Dalam sistem ekonomi apapun, kesejahteraan menjadi tujuan utama. Lalu bagaimana mengukur kesejahteraan itu? Jika kita memakai pendekatan ekonomi konvensional, GNP (Gross National Product) dipakai sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Apabila GNP naik, maka masyarakat diasumsikan juga bertambah baik dari segi materi, begitu juga sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah peningkapatan GNP benar-benar bisa menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya? Inilah yang perlu dikkritisi.
Dalam sistem ekonomi Islam, parameter yang di[akai adalah falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, dimana komponen-komponen ruhani masuk di dalamnya. Komponen ruhaniyah adalah sesuatu yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Inilah yang diabaikan dalam sistem ekonomi konvensional. Padahal komponen tersebut tidak boleh diabaikan, sebab manusia menjalani hidupnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jasadiyah, tetapi juga ruhaniah.
Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahtraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah:
1. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.
Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. Semestinya, penghitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa musuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Barangkali inilah yang menjelaskan, ketika pemerintahan SBY memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada rakyat miskin, terjadi banyak ketidakpuasan, karena daftar yang nyata dari rakyat yang dikatagorikan miskin sesungguhnya sangat tidak akurat. Penghitungan dari BPS didasarkan pada survei yang kurang mencermikan kenyataan sesungguhnya, sementara angka GNP memang tidak dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah penduduk miskin.
Demikian pula GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki di pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal kenyataan ini sangat mempengaruhi kesejahtraan individu. Sesengguhnya angka ini bisa diperoleh melalui satu survei nasional yang menyeluruh. Pendapatan per kapita yang diperoleh melalui survei demikian, bisa diduga, akan mengahasilakan angka yang lebih besar ketimbang GNP per kapita.
Persoalan lainnya adalah, di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maksudnya, produksi beras yang menghasilkan uang Rp 10 juta, sama nilainya dengan produksi perhiasan emas yang juga menghsilkan Rp 10 juta. Maka untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat ketimbang produksi barang-barang mewah.
2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi Di Sektor Pedesaaan.
Sangatlah disadari bahwa tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem tersebut ke dalam penghitungan pendaptan nasional. Komoditas subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia.
Satu contoh betapa tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsisten ini adalah, kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari sektor subsisten ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat lapisan bawah yang secara masa memiliki jumlah terbesar.
Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga yang secara nyata diterima petani atau diharapkan akan diterima oleh petani, dan satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar oleh konsumen di pasar eceran. Peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan, umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tangat konsumen suburban, atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara, yang posisinya berada di antara petani dan konsumen. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah dalam jumlah besar, dan di sinilah inti masalah dari distribusi pendatapan.
3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islami
Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata pendapatan per kapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahtraan yang sesugguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai persentase total konsumsi.Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahtraan dari suatu negara atau bangsa.
Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan Measures for Economics Welfare (MEW), dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahtraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahtraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.
4. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran Dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar Saudara dan Sedekah.
Kita tahu bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfers payments seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat islam. Dan ini bukan sekedar pemberian suka rela kepada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Di dalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak gampang memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat islam.
Di sejumlah negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan, memiliki peran lebih penting dibanding negara barat. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi yang diambil alih oleh keluarga maupaun suku, tetapi juga ada begitu banyak ragam kewajiban santunan di antara anggota keluarga. Tidak semuanya melibatkan jumlah uang yang besar, karena yang terjadi kadang-kadang hanya merupakan hibah berupa barang atau jasa yang kecil nilainya. Ada satu kesenjangan keterikatan antara jasa dan pembayaran, misalnya donasi untuk pemeliharaan masjid, menggaji imam masjid, kegiatan pedesaan, dll.
Adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal shadaqah antar saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan.
Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut. Wallahu’alam bishawab[]
Oleh : Rindyantai Septiana (Redaktur Nisaa’ DK.COM)
sumber: dakwahkampus.com, 14/06/2012
0 komentar:
Posting Komentar